Jakarta, IDN Times - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief akan menjalani pemeriksaan kedua sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas'ud. Andi seharusnya diperiksa pada Senin, 9 Mei 2022, namun batal karena dirinya tidak hadir.
"Yang bersangkutan mengkonfirmasi untuk kembali hadir pada Selasa," ujar Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri, Senin (9/5/2022).
Sebelumnya, Andi Arief secara terpisah membenarkan bahwa ia tidak bisa memenuhi panggilan KPK dan meminta penjadwalan ulang. Sebab, Andi saat ini masih berada di Lampung.
"Saat ini sedang berada di Lampung bersama keluarga, dan langsung ke Medan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Insya Allah dan di pastikan saya akan hadir bilamana dijadwalkan kembali," kata Andi Arief dalam keterangan tertulis.
Meski begitu, Andi siap untuk kembali memberikan keterangan kepada KPK. Sebab, hal tersebut merupakan contoh warga negara yang baik.
"Intinya apapaun kebutuhan KPK saya siap bantu, mungkin ada keterangan yang dibutuhkan dari saya," ujarnya.
KPK Sebelumnya juga telah memanggil Andi Arief untuk diperiksa sebagai saksi. Andi sempat tidak datang pada panggilan pertama karena merasa tidak menerima surat panggilan pemeriksaan.
Saat itu KPK memeriksa Andi terkait proses pemilihan Ketua Partai Demokrat Kalimantan Timur yang diikuti Abdul Gafur sebelum tertangkap KPK. Andi mengatakan tidak ada hubungannya dengan kasus Abdul Gafur, namun ia menjelaskan pada penyidik mengenai proses pemilihan ketua tersebut.
"Bapilu gak ada urusan sama Musda," tegasnya usai diperiksa.
Abdul Gafur menjadi tersangka dan ditahan setelah kena OTT KPK pada Rabu, 12 Januari 2022. KPK menangkap AGM dan enam pihak lainnya ketika berada di lobby mal di kawasan Jakarta Selatan.
Ketika ditangkap, KPK menemukan uang tunai di dalam koper senilai total Rp1 miliar. Uang itu diduga milik AGM yang berasal dari penyuap yang kini telah disita.
KPK turut menyita rekening bank milik Nur senilai Rp447 juta yang diduga milik Abdul Gafur yang berasal dari para rekanan. Tak hanya itu, KPK juga menyita sejumlah barang bermerk mewah yang ditemukan saat OTT.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, suap Abdul Gafur ini diduga terkait dengan sejumlah proyek di Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun proyek yang dimaksud adalah proyek jalan dengan nilai kontrak Rp58 miliar, pembangunan perpustakaan bernilai kontrak Rp9,9 miliar, izin hak guna usaha (HGU) sawit, hingga izin pemecah batu.