Sidang MK, Ahli Tegaskan Bukti Audit BPKP Bisa Batal Demi Hukum

Dalam keterangannya di persidangan MK, Hamdani yang juga ahli audit investigasi kerugian keuangan negara menjelaskan posisi BPKP atau Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berbeda dengan BPK.

Menurut dia, BPKP merupakan bagian dari eksekutif sehingga tidak memiliki independensi yang sama dalam konteks pemeriksaan keuangan negara. BPKP juga dinilai tidak memiliki mandat setingkat undang-undang untuk melakukan penghitungan kerugian negara dalam konteks pidana.

"BPKP atau APIP adalah bagian dari eksekutif, tidak independen terhadap aparat penegak hukum (APH) dan tidak memiliki mandat UU untuk menghitung kerugian negara dalam konteks pidana sehingga audit yang dilakukan menjadi bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan," tegas Hamdani dalam sidang MK.

Hamdani menilai APIP tidak memiliki mandat serta independensi untuk melakukan Audit Investigasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang kemudian dijadikan dasar pemidanaan.

Dia mengatakan, permohonan Leonardi dapat menjadi titik penting dalam memperjelas posisi lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara pidana.

"Jadi ini besar sekali dampaknya, apa yang dilakukan oleh pemohon sangat monumental. Bisa jadi perubahan dan bisa digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara atau telah berperkara," kata dia.

Pandangan Hamdani sejalan dengan keterangan BPK dalam persidangan sebelumnya. Pada sidang yang mendengarkan hasil koordinasi antara pemerintah dan sejumlah pemberi keterangan, Selasa (6/10/2026), Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK, Akhmad Anang Hernady, menyampaikan hasil pertemuan BPK dengan pemerintah dan sejumlah APH.

Pertemuan tersebut melibatkan kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung (MA), serta BPKP. Pembahasan berfokus pada standar dan mekanisme penghitungan kerugian keuangan negara serta hubungan antar lembaga audit berdasarkan kedudukan konstitusional BPK.

Dalam pertemuan itu, disepakati BPK merupakan lembaga yang diamanatkan konstitusi untuk melakukan penghitungan kerugian negara sebagai bagian dari pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, khususnya pemeriksaan investigatif.

Ketentuan tersebut juga dikaitkan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Selain itu, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatra Utara, Mulyadi, memberikan pandangan dari perspektif linguistik forensik. Ia mengkaji frasa "satu Badan Pemeriksa Keuangan" dalam UUD 1945.

Menurut Mulyadi, kata "satu" memiliki makna asali yang tunggal dan tetap. Karena itu, penamaan lembaga resmi tersebut tidak dapat dikaitkan ataupun digantikan oleh lembaga audit lainnya.

Sementara itu, kuasa hukum pemohon, Rinto Maha, menjelaskan permohonan uji materiil diajukan terhadap frasa "lembaga negara audit keuangan" dalam Penjelasan Pasal 603 KUHP.

Menurut Rinto, frasa tersebut tidak secara tegas menyebut BPK sebagai lembaga negara audit keuangan yang berwenang. Kondisi itu dinilai menimbulkan keragu-raguan, ketidakjelasan norma, serta ruang multitafsir dalam menentukan lembaga yang berwenang memeriksa dan menghitung kerugian keuangan negara.

"Leonardi didakwa dalam perkara korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)," kata Rinto.

Leonardi merasa dirugikan karena perkara yang menjeratnya menggunakan hasil audit BPKP sebagai dasar pembuktian kerugian keuangan negara.

"Kami mengajukan gugatan ke MK usai Leonardi dituntut menggunakan pasal 603 KUHP oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) yang atas perkembangan perkara tersebut dijadikan bukti permohonan untuk mengajukan gugatan materiil terkait frasa 'Lembaga negara audit keuangan," kata dia.

Menurut Rinto, ketidakjelasan frasa tersebut dapat membuka ruang perlakuan yang tidak sama terhadap warga negara. Sebab, dalam praktiknya, seseorang dapat diproses pidana berdasarkan hasil audit BPKP, sementara perkara lain menggunakan BPK, Inspektorat, atau lembaga pemeriksa lainnya untuk menentukan kerugian negara.

"Menurut kami keadaan demikian menimbulkan standar ganda dalam pembuktian unsur kerugian negara, padahal setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum," kata Rinto.

Leonardi sendiri telah divonis 2,5 tahun penjara oleh Pengadilan Militer Tinggi Jakarta berdasarkan dakwaan subsidair. Dalam dakwaan primair, Leonardi dinyatakan tidak terbukti bersalah. Hukuman tersebut dikurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani dan Leonardi juga dijatuhi denda Rp500 juta.

"Kami telah mengajukan banding atas putusan tersebut dan saat ini masih berproses. Leonardi merupakan satu satunya terdakwa yang mengajukan permohonan uji materi di MK sebelum penuntutan jaksa. Masa penahanan habisnya pun telah habis dan dikeluarkan hakim demi hukum sebelum berkekuatan hukum tetap," kata Rinto.

Dalam petitumnya, pemohon meminta MK menyatakan Penjelasan Pasal 603 KUHP sepanjang frasa "...lembaga negara audit keuangan..." bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai sebagai "Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia".

Permohonan Nomor 206/PUU-XXIV/2026 tersebut kini masih diperiksa MK. Jika dikabulkan, perkara ini berpotensi memengaruhi penggunaan hasil audit lembaga selain BPK dalam pembuktian kerugian keuangan negara pada perkara pidana.