TAUD: Andrie Yunus Tetap Menolak Bersaksi di Pengadilan Militer
- Andrie Yunus tetap menolak bersaksi di pengadilan militer karena menilai kasus teror air keras tidak semestinya disidangkan secara militer dan ia masih fokus pada pemulihan kesehatannya.
- TAUD menyiapkan langkah hukum jika hakim memaksa Andrie bersaksi, sambil menyoroti dugaan kejanggalan dalam dakwaan serta ancaman pidana bagi saksi yang menolak hadir.
- TAUD juga mencatat belum adanya restitusi dari LPSK untuk Andrie, serta mendesak agar kasus dipindahkan ke peradilan umum demi perlindungan dan pemulihan korban.
Jakarta, IDN Times - Anggota Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) Albert Wijaya mengatakan, hingga kini aktivis KontraS, Andrie Yunus, masih menolak untuk memberikan kesaksian di pengadilan militer. Hal itu lantaran sejak awal Andrie dan TAUD sudah menolak kasus empat pelaku lapangan dalam teror air keras di sidang di pengadilan militer.
Empat pelaku lapangan merupakan anggota TNI yang sehari-hari bertugas di Badan Intelijen Strategis (BAIS). Mereka adalah Sersan Dua Edi Sudarko, Lettu Mar Budi Hariyanto Widhi Cahyono, Kapten Marinir Nandala Dwi Prastia dan Letnan Satu Pas Sami Lakka.
"Sampai saat ini, Andrie dan TAUD masih tegas menolak untuk datang ke persidangan dalam bentuk apapun karena dari awal kami tak menghendaki kasus ini disidangkan secara militer," ujar Albert kepada IDN Times melalui pesan pendek, Selasa (5/5/2026).
Alasan lainnya, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) itu menolak hadir memberikan kesaksian karena ia masih dalam proses pemulihan kesehatan. Hal itu yang menjadi prioritasnya saat ini.
Pernyataan itu muncul lantaran hakim ketua di sidang teror air keras di Pengadilan Militer II-08 Jakarta mengaku akan menggunakan kewenangannya untuk menghadirkan Andrie bersaksi di pengadilan. Bahkan, hakim mengatakan kesaksian dapat disampaikan lewat mekanisme virtual.
1. TAUD akan ambil langkah hukum lanjutan bila hakim tetap memaksa Andrie
Lebih lanjut, TAUD mempertimbangkan untuk menempuh sejumlah langkah hukum lanjutan bila hakim di pengadilan tetap memaksa Andrie Yunus memberikan kesaksian di pengadilan militer. "Langkah hukum lanjutan yang diajukan seperti surat keberatan ke majelis hakim atau melakukan pelaporan ke Komisi Yudisial," katanya.
Albert juga meneruskan respons Andrie mengenai persidangan perdana yang akhirnya menampilkan empat wajah terdakwa pada Rabu (29/4/2026). Andrie menyesalkan persidangan perdana pada pekan lalu lantaran banyak fakta yang janggal dan dipaksakan. Selain itu, persidangan justru berujung ancaman agar dirinya datang memberikan kesaksian di pengadilan. Hakim ketua, Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto mengatakan, sesuai Pasal 285 KUHAP, Andrie terancam pidana bui sembilan bulan seandainya menolak hadir untuk bersaksi.
"Berdasarkan analisis tim TAUD, banyak kejanggalan di dalam surat dakwaan seperti lompatan lini masa pada hari penyerangan atau bagaimana seolah-olah terdakwa hanya bergerak berdasarkan dendam pribadi, tetapi mampu memanfaatkan informasi-informasi intelijen mengenai Andrie," kata Albert.
2. Intimidasi masih terjadi saat Andrie dirawat di RSCM
Albert juga menyebut, ruang sidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta bukan tempat yang aman bagi Andrie Yunus. Apalagi intimidasi masih diterima oleh Andrie ketika ia dirawat secara intensif di RSCM, Jakarta Pusat.
"Pada saat sedang dirawat di RSCM, tim pendamping banyak melihat keberadaan orang asing di sekitar ruang tunggu. Orang asing itu menanyakan perihal Andrie," kata aktivis di LBH Masyarakat itu.
Selain itu, muncul kampanye hitam terhadap Andrie dalam bentuk video yang menyatakan ia adalah antek-antek asing dan seolah ingin memecah belah bangsa. Video itu muncul tak lama usai Andrie dirawat akibat disiram air keras oleh empat anggota TNI.
"Andrie di-framing sebagai musuh negara yang pantas untuk diserang," tutur dia.
3. LPSK belum menyampaikan nilai restitusi bagi Andrie Yunus
Poin lain yang menjadi catatan TAUD yakni restitusi atau biaya ganti rugi yang seharusnya diberikan oleh pelaku kepada korban. Sejauh ini, kata Albert, belum ada nominal restitusi yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada oditurat militer.
"Jadi, seharusnya peradilan militer ini bisa memastikan bahwa pelaku bisa bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang dialami oleh Andrie Yunus dan keluarganya. Ini bukan sekedar menyangkut biaya medis atau perlindungan dia, tapi bagaimana ke depan, dia menjalani aktivitas dan dipulihkan dari situasinya yang sekarang," katanya.
Di bagian akhir keterangannya, Albert mengatakan, peradilan militer tidak cocok untuk menyidangkan kasus pembunuhan berencana yang melibatkan militer dan sipil terhadap Andrie Yunus. "Peradilan militer tidak mengambil perspektif korban, dan tak menghargai perlindungan korban. Maka kami menyarankan agar persidangan ini dihentikan saja dan dilanjutkan sesuai keinginan korban di peradilan umum," tutur dia.
