Tim Reformasi Polri Bahas Arah Kerja, Janji 3 Bulan Lahirkan Rekomendasi
- Tim Reformasi Polri akan mendengarkan pendapat publik
- Mereka berencana melahirkan rekomendasi kebijakan dalam dua bulan
- Akan ada penambahan anggota baru dari keterwakilan perempuan
Jakarta, IDN Times - Tim Percepatan Reformasi Polri melakukan rapat di Mabes Polri, Jakarta, Senin (10/11/2025). Ketua Tim Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengatakan mereka membahas mengenai cara bekerja selama tiga bulan. Harapannya, selama tiga bulan nanti tim akan melaporkan dan merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh.
"Keputusannya nanti ada di tangan Presiden. Hasilnya nanti yang sifatnya kebijakan ke depan itu kita melaporkan ke Presiden. Untuk hal-hal quick win yang berkaitan dengan masalah-masalah internal Polri, akan direkomendasikan ke internal Polri," kata dia.
1. Sebut akan lakukan dengar pendapat publik
Jimly menjelaskan selama tiga bulan tim akan bekerja maraton dan akan melakukan rapat pleno setiap pekan, termasuk akan ada public hearing. Mulai dari akademisi, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), organisasi masyarakat, hingga kelompok masyarakat lainnya, untuk menyuarakan pendapat.
"Ini akan kita dengarkan dan demikian juga kelompok-kelompok lain yang punya kepentingan, yang punya aspirasi untuk disuarakan dalam rangka reformasi Polri," kata dia.
2. Klaim dua bulan akan lahirkan rekomendasi kebijakan
Jimly menjelaskan tim ini akan melakukan pengkajian selama dua bulan, dan diharapkan melahirkan rekomendasi yang berkenaan dengan kebijakan di Kepolisian.
"Nanti tim akan mengkajinya sehingga selama dua bulan pertama, mudah-mudahan sudah bisa dirumuskan rekomendasi yang akan menjadi kebijakan-kebijakan baru, dalam rangka reformasi kepolisian ini,"' katanya.
3. Akan ada anggota baru, isi keterwakilan perempuan
Jimly menyebut tim juga akan mendapat anggota baru dari keterwakilan perempuan. Meski dia tidak menjelaskan secara detail, apakah anggota baru ini merupakan bagian dari masyarakat sipil atau dari purnawirawan Polri.
"Ya, belum, belum saya sebut. Pokoknya perempuan. Ya, karena ini laki-laki, pejantan semua. Nah, jadi daripada yang sebelum ada protes dari gerakan perempuan, nah itu idenya dari presiden sendiri," katanya.
Perlu diketahui, Tim Percepatan Reformasi Polri yang telah dibentuk Prabowo, diketuai Jimly Asshiddiqie. Kemudian ada juga Profesor Muhammad Mahfud MD; eks Kapolri Jenderal purnawirawan Idham Aziz; Ahmad Dofiri; Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra.
Ada juga Menteri Hukum Supratman Andi Agtas; Wamenko Kuhmam Imipas Otto Hasibuan; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; hingga eks Wakapolri Komjen Purnawirawan Badrodin Haiti. Mereka dilantik berdasarkan surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025. Perlu diketahui tim ini berbeda dengan tim reformasi Polri bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
