252 Unit Huntara untuk Korban Bencana di Aceh Tengah Resmi Diserahkan
- 252 unit huntara diserahkan kepada korban bencana di Aceh Tengah
- Hunian sementara tersebar di tiga kampung dengan fasilitas pendukung lengkap
Jakarta, IDN Times - Sebanyak 252 unit hunian sementara (huntara) untuk korban bencana hidrometeorologi di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh resmi diserahkan.
Penyerahan tersebut berlangsung pada Sabtu (14/2/2026) oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, kepada perwakilan penerima manfaat dan disaksikan oleh Bupati Aceh Tengah Haili Yoga serta Wakil Bupati Muchsin Hasan.
Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas dukungan yang diberikan BNPB sejak awal masa tanggap darurat hingga memasuki tahap transisi pemulihan.
"Alhamdulillah, luar biasa sekali dukungan yang diberikan BNPB sejak awal bencana. Atas arahan Bapak Presiden melalui Kepala BNPB, akhirnya warga kami bisa menempati hunian yang lebih layak sebelum bulan Ramadan," ujar Haili dikutip dari keterangan pers, Minggu (15/2/2026).
1. Hunian sementara tersebar di tiga kampung
Sebanyak 252 unit huntara tersebut tersebar di tiga kampung, yakni Kampung Serempah, Kampung Bintang Pepara, dan Kampung Burlah. Huntara bertipe komunal ini dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti sumur bor air bersih, sistem sanitasi dan pembuangan limbah, serta jaringan listrik yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh para penyintas.
Selain bangunan utama, BNPB juga melengkapi kebutuhan dasar penghuni berupa alas lantai, tikar, karpet, kasur, bantal, guling, dan selimut. Tak hanya itu, Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) disebut akan memberikan dukungan tambahan senilai Rp3 juta per unit ntuk kebutuhan perabotan rumah tangga.
“Tidak hanya bangunan, BNPB juga memastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Sementara untuk perabotan, akan ada dukungan dari Kementerian Sosial sebesar tiga juta rupiah untuk setiap unit,” kata Kepala BNPB, Suharyanto.
2. Skema dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per bulan
Sementara, bagi warga yang memilih untuk menyewa tempat tinggal sementara, BNPB menyediakan skema Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan. Penerima DTH juga tetap mendapatkan dukungan logistik dan kebutuhan dasar lainnya selama masa sewa berlangsung.
Suharyanto menegaskan, seluruh warga terdampak memiliki hak yang sama atas bantuan, baik yang menempati huntara maupun yang memilih DTH.
“Kita semua warga negara Indonesia yang sedang tertimpa musibah. Saya pastikan bantuannya sama, baik yang memilih huntara maupun DTH. BNPB akan terus mengisi kebutuhan yang diperlukan,” kata dia.
Dia pun meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui BPBD setempat untuk memastikan seluruh hak masyarakat terpenuhi tanpa terkecuali.
Untuk wilayah Kecamatan Linge yang masih dalam tahap pembangunan huntara, BNPB akan menerapkan skema DTH hingga seluruh unit selesai dibangun. Dari total rencana 529 unit huntara di Linge, sebanyak 198 unit telah rampung dan sisanya ditargetkan selesai pada pertengahan Februari 2026.
3. Huntap juga disiapkan sesuai dengan usulan dari Pemkab
Huntara dibangun sebagai hunian sementara yang aman dan layak hingga pembangunan hunian tetap (huntap) selesai. Suharyanto mengatakan, seluruh kepala keluarga yang rumahnya rusak berat, berada di zona rawan bencana, atau hilang akibat bencana, berhak memperoleh huntap.
“Semua kepala keluarga yang rumahnya rusak berat akan mendapatkan huntap per KK, termasuk yang sebelumnya tinggal bersama dalam satu rumah. Sepanjang memenuhi kriteria, akan kami fasilitasi sesuai permohonan pemerintah daerah,” kata Suharyanto.
BNPB mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah segera mengajukan data calon penerima berdasarkan skema by name by address (BNBA) agar proses pembangunan hunian tetap dapat segera direalisasikan.
4. Rencana pembangunan huntap dan huntara sekolah
Dalam kesempatan dialog bersama masyarakat dan relawan, muncul aspirasi terkait kondisi tenda sekolah darurat yang dinilai sudah tidak layak sehingga mengganggu proses belajar mengajar.
Menanggapi hal tersebut, Suharyanto memerintahkan jajarannya untuk membangun huntara khusus sekolah dengan ukuran dan fasilitas yang memadai. Untuk dukungan sarana dan prasarana pendidikan, BNPB akan berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti.
“Nanti BNPB akan bangun huntara khusus sekolah sesuai kebutuhan ruang kelas. Saya sudah perintahkan jajaran untuk segera memprosesnya. Untuk sarana pendukung lainnya, akan saya koordinasikan langsung dengan Mendikdasmen,” ucap dia.
