Tuai Kecaman, Pejabat Korsel Usul Impor Perempuan demi Angka Kelahiran
- Pernyataan merendahkan martabat perempuan.
- Dampak diplomatik dan sosial.
- Krisis populasi mendesak di Korsel.
Jakarta, IDN Times - Seorang pejabat Korea Selatan (Korsel) telah dikeluarkan dari partainya setelah menyarankan agar negaranya mengimpor perempuan muda dari luar negeri, guna meningkatkan angka kelahiran nasional yang kini berada di titik terendah global. Kim Hee-soo, kepala Kabupaten Jindo di Provinsi Jeolla Selatan, menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah pertemuan warga pekan lalu.
"Jika memang diperlukan, kita harus mengimpor perempuan muda dari Sri Lanka atau Vietnam untuk dinikahi oleh para pemuda di daerah pedesaan," ujarnya.
Pernyataan Kim tersebut, yang disiarkan di televisi, memicu kemarahan publik, protes diplomatik dari Vietnam, serta kritik luas di dalam negeri. Dewan Tertinggi Partai Demokrat yang berkuasa, secara bulat memutuskan untuk mengusir Kim dari partai pada Senin (9/2/2026), dilansir BBC.
1. Pernyataan yang merendahkan martabat perempuan
Permintaan maaf yang disampaikan Kim sehari setelah pertemuan tersebut gagal meredakan kontroversi. Ia berdalih komentarnya dimaksudkan untuk menyoroti krisis populasi di daerah pedesaan dan mengakui bahasanya tidak pantas.
Pemerintah Provinsi Jeolla Selatan juga menyampaikan permintaan maaf resmi atas pernyataan Kim. Pihaknya menyebut bahwa komentar tersebut telah menyebabkan luka mendalam bagi rakyat Vietnam dan kaum perempuan.
"Kata impor yang digunakan dalam pernyataan Kim melanggar martabat manusia dan merendahkan martabat perempuan. Hal itu tidak pernah dapat dibenarkan dalam keadaan apapun," kata juru bicara pemerintah Provinsi Jeolla Selatan pada 7 Februari 2026, dikutip dari The Straits Times.
2. Dampak diplomatik dan sosial
Kedutaan Besar Vietnam di Seoul mengecam komentar tersebut. Pihaknya mengatakan pernyataan tersebut sebagai penghinaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan martabat perempuan migran. Otoritas Sri Lanka belum memberi tanggapan.
Sementara itu, aktivis hak perempuan dan migran dilaporkan berencana menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kabupaten Jindo pada 10 Februari 2026.
3. Krisis populasi yang mendesak di Korsel
Saat ini, Korsel menghadapi krisis demografi. Dilaporkan, negara tersebut berisiko kehilangan setengah dari populasi 50 juta jiwa dalam 60 tahun ke depan. Namun, solusi kontroversial Kim justru dianggap diskriminatif.
Pemerintah telah menginvestasikan miliaran dolar dalam upaya untuk mendorong perempuan memiliki lebih banyak anak dan menjaga stabilitas populasi.
Per tahun 2024, Korsel menjadi rumah bagi lebih dari 145.700 perempuan migran yang menikah dengan warga negara Korea. Menurut data dari Kementerian Kehakiman, sekitar 25 persen di antaranya berasal dari Vietnam, Korea Herald melaporkan.
