TNI AU Bantah Terlibat Bikin Makalah Usulan MBG Dapat Nobel 2026
- Mabes TNI AU membantah terlibat dalam makalah yang mengusulkan program Makan Bergizi Gratis masuk nominasi Nobel Perdamaian 2026; tiga nama jajarannya disebut dicatut tanpa izin.
- Kemendagri menyelidiki asal dokumen tersebut, termasuk keterlibatan institusi dan nama pejabat yang tercantum. IPDN telah mengklarifikasi bahwa dokumen itu bukan berasal dari lembaganya.
- Badan Komunikasi Pemerintah juga menginvestigasi makalah yang diunggah di SSRN, yang mengusulkan MBG meraih Nobel Perdamaian 2026 dan mencantumkan Presiden Prabowo Subianto sebagai penulis.
Jakarta, IDN Times - Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Mabes TNI AU) membantah terlibat dalam pembuatan makalah ilimiah yang mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk nominasi Nobel Perdamaian 2026.
Adapun dokumen makalah tersebut beredar luas dan jadi perbincangan hangat publik di media sosial. Dalam berkas itu disebut pula sejumlah pihak yang terlibat. Di antaranya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Universitas Borobudur, Kementerian Hukum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hingga Mabes TNI AU.
Setidaknya ada tiga orang dari Mabes TNI AU yang namanya dicatut dalam makalah, yakni Sri Widodo, Letkol Zul Hendra, dan Moh Apon. Penulisan nama-nama itu juga dilengkapi dengan gelar pendidikan.
1. Jajaran Mabes TNI AU yang disebut hanya dicatut
Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau), Marsma TNI I Nyoman Suadnyana memastikan, pihaknya tidak terlibat dalam makalah ilmiah yang mengusulkan MBG masuk nominasi Nobel Perdamaian. Terlebih nama-nama dari Mabes TNI AU yang disebut kurang tepat.
Ia menegaskan, jajaran Mabes TNI AU hanya dicatut tanpa izin oleh pihak tak bertanggung jawab.
"Itu nama-nama yang ada semua salah gelar dan lain-lain, dan nama-nama tersebut hanya dicatut yang membuat menggunakan AI, jadi kurang tepat jurnalnya," kata dia kepada IDN Times, Kamis (6/8/2026).
Meski begitu, Nyoman memastikan, Mabes TNI AU mendukung penuh semua program yang dibuat pemerintahan Presiden RI Prabowo Subiato. Termasuk mengenai ketahanan pangan yang berhasil dikerjakan TNI.
"Kita akan mendukung semua program pemerintah, termasuk ketahanan pangan karena sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara ikut mensukseskan program-program prioritas pemerintah," imbuh dia.
2. Kemendagri selidiki dokumen pengajuan MBG masuk nominasi Nobel Prize
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan memastikan, pihaknya tengah menyelidiki lebih lanjut terkait munculnya dokumen yang mengusulkan agar program MBG masuk nominasi Penghargaan Nobel 2026.
Dokumen itu mencantumkan sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam pembuatan, salah satunya Kemendagri.
Benni menegaskan, pihaknya akan menelusuri, apakah dokumen itu memang secara kelembagaan berasal dari satuan di Kemendagri atau tidak.
"Ya itu kan tidak hanya dari kemendagri ya, ada beberapa lembaga yang ada di situ, terkait dengan kemendagri dari pagi kami sudah dapat informasi itu, sekarang lagi di klarifikasi, apakah itu memang kemendagri secara kelembagaan atau bagaimana, kemudian apakah surat yang disampaikan itu bener dari kemendagri atau apa, kita pastikan dulu," kata dia saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).
Saat ditanya mengenai pejabat Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang juga dicatut namanya dalam berkas, Benni menyebut informasi itu tidak tepat.
"Saya surah klarifikasi ke IPDN, itu bukan dari IPDN, kita sudah telepon Pak Rektor itu bukan dari IPDN," ungkap Benni.
Saat ini Kemendagri tengah menelusuri soal keberadaan staf Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) yang namanya ada di berkas.
"Tapi memang ada staf yang namanya Azhar itu di Dirjen Polpum, nah itu yang tadi Pak Dirjen Polpum meminta klarifikasi secara internal. Sejauh ini saya belum dapat hasil klarifikasi, saya belum dapat update," tegas Benni.
3. Pemerintah sedang investigasi
Sementara, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, memastikan lembaganya masih menginvestigasi terkait adanya makalah tersebut.
"Lagi diinvestigasi," ujar Qodari di kantor Bakom, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Untuk diketahui, publik digegerkan dengan munculnya makalah yang diunggah dalam papers.ssrn.com. Isinya mengusulkan program MBG mendapat Nobel Perdamaian 2026. Paper itu berjudul "Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by The national Nutrition Agency Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesia's Economic Growth".
Dalam makalah tersebut, turut dicantumkan nama Presiden Prabowo Subianto sebagai penulis.
