TNI Sambangi Kampus, Anggota DPR: Universitas Bukan Medan Pertempuran
- TNI masuk kampus dengan alasan yang beragam setelah disahkannya UU baru TNI
- Politisi menyoroti kehadiran TNI di kampus, meminta pimpinan kampus turun tangan untuk memastikan kebebasan akademik terlindungi
- Komisi X DPR akan membahas isu yang menjadi sorotan publik dalam rapat kerja dengan Kemendiktisaintek
Jakarta, IDN Times - Anggota komisi I DPR, TB Hasanuddin ikut menyoroti sejumlah peristiwa prajurit TNI yang masuk ke dalam kampus dengan beragam alasan. Peristiwa itu terjadi usai Undang-Undang baru TNI disahkan.
Menurut politisi dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu, sudah bukan zamannya lagi TNI melakukan aktivitas-aktivitas yang bernuansa intimidasi atau menimbulkan kegaduhan di masyarakat. "Hal yang selalu dipahami adalah perguruan tinggi bukanlah medan pertempuran dalam perspektif pertahanan negara. Kampus adalah pusat intelektualitas dan pengembangan ilmu pengetahuan," ujar Hasanuddin di dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Selasa (22/4/2025).
Ia menambahkan kehadiran TNI yang bernuansa intimidatif di lingkungan kampus dapat mencederai prinsip kebebasan di ruang lingkup akademik. Insiden terbaru di mana anggota TNI mendatangi kampus terjadi di Universitas Indonesia (UI).
Komandan Kodim 0508/Depok, Kolonel Iman Widhiarto pada 16 April 2025 lalu datang ke Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UI. Ia mengaku diundang oleh seorang mahasiswa berinisial F. Sementara, saat itu sedang digelar rapat konsolidasi nasional yang dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai kampus. Iman tiba di Gedung Pusgiwa UI pukul 20.00 WIB dan baru meninggalkan lokasi keesokan harinya sekitar pukul 00.30 WIB.
1. Anggota DPR dorong petinggi kampus tetap jamin terdapat kebebasan akademik
Lebih lanjut, TB Hasanuddin berharap petinggi kampus ikut turun tangan untuk memastikan kebebasan akademik di kalangan civitas akademika tetap terlindungi. Apalagi kebebasan akademik dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 mengenai pendidikan tinggi.
"Pimpinan perguruan tinggi harus bertanggung jawab memastikan lingkungan kampus tetap kondusif dan bebas dari segala bentuk aktivitas yang berpotensi mengintimidasi atau bahkan mengintervensi kebebasan akademik," ujar politisi yang merupakan purnawirawan jenderal di TNI AD itu.
2. Komisi X akan klarifikasi ke Kemendiksaintek soal dugaan intervensi ke kampus
Sementara, Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian mengatakan pihaknya akan membahas soal isu yang menjadi sorotan publik ketika rapat kerja dengan Kemendiktisaintek pada Rabu esok.
"Tentu saja hari Rabu kami akan melakukan raker dengan Mendiktisaintek. Mungkin mitra kami, jadi kami tidak memanggil pihak-pihak lain di luar siapa yang menjadi mitra kami," ujar Hetifah, Senin malam kemarin.
Meski begitu, Hetifah mengatakan rapat tersebut tak secara khusus dilakukan untuk membahas fenomena maraknya TNI masuk ke lingkungan kampus. Ia mengatakan akan ada pula sejumlah isu yang akan dibahas dengan Kemendiktisaintek sesuai dengan dinamika yang berkembang.
"Jadi, kami biasanya akan membahas berbagai hal yang mungkin kami anggap penting untuk mendapatkan penjelasan ataupun tadi menjadi pertanyaan publik," katanya.
3. TNI AD bantah ada upaya untuk intervensi kampus
Sementara, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (AD), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana memastikan TNI menghargai kebebasan berpendapat di lingkungan perguruan tinggi. Ia mengatakan, tidak pernah ada sedikitpun niat TNI AD meredam atau membungkam suara mahasiswa.
"Sekali lagi saya ulangi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan berkaitan dengan isu untuk meredam atau membatasi kebebasan berpendapat. Tidak ada! Termasuk untuk meredam atau membungkam dinamika-dinamika atau kebebasan berpendapat yang dimunculkan oleh rekan-rekan mahasiswa," ujar Wahyu ketika menjawab pertanyaan IDN Times pada 15 April 2025 lalu di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat.
Ia menggarisbawahi, semua kegiatan yang dilakukan anggota TNI di dalam kampus memiliki alasan yang kuat. "Itu semua pasti ada dasarnya, ada sebabnya dan bisa kami pastikan sifatnya itu bukan untuk membatasi kebebasan berpendapat dari rekan-rekan mahasiswa," ucap dia.
