TOP 5: Asep Edi Jadi Kapolda Metro Jaya hingga Tak Ada Razia Bendera One Piece

- Irjen Asep Edi Suheri jadi Kapolda Metro Jaya gantikan Karyoto
- Istana: Tidak ada razia pengibaran bendera One Piece
- Jubir Anies Baswedan, Sahrin Hamid, diangkat jadi komisaris Jakpro
Jakarta, IDN Times - Banyak berita menarik mengisi laman kanal News IDN Times pada Selasa kemarin. Salah satunya tentang pengangkatan Irjen Pol Asep Edi Suheri sebagai Kapolda DKI Jakarta.
Berita lainnya tentang penegasan dari Istana bahwa tidak ada razia untuk bendera One Piece.
Untuk mengetahui berita-berita menarik lainnya yang tayang sepanjang Selasa (5/8/2025), berikut di rangkum dalam Top 5 News IDN Times.
1. Irjen Asep Edi Suheri jadi Kapolda Metro Jaya gantikan Karyoto
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menunjuk Wakabareskrim, Irjen Pol Asep Edi Suheri, sebagai Kapolda Metro Jaya yang baru. Asep menggantikan Karyoto.
Selain itu, Kapolri juga menunjuk Komjen Pol Fadil Imran sebagai Astamaops Kapolri, posisi yang ditinggalkan Komjen Pol Akhmad Wiyagus karena jadi Kabaintelkam Polri.
2. Istana: Tidak ada razia pengibaran bendera One Piece
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan tak ada razia dari TNI dan Polri terkait pengibaran bendera One Piece. Oleh karena itu, masyarakat tak perlu khawatir.
"Gak ada itu," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/8/2025).
3. Jubir Anies Baswedan, Sahrin Hamid, diangkat jadi komisaris Jakpro
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengangkat Juru Bicara (Jubir) mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Sahrin Hamid, sebagai komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Pramono mengaku sudah mengenal Sahrin Hamid. Dia menilai sosok Sahrin seseorang yang mempunyai kredibilitas.
4. Netanyahu ingin kuasai seluruh Gaza
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, akan mengusulkan rencana pendudukan penuh Jalur Gaza dalam pertemuan dengan kabinet keamanannya pekan ini.
Langkah ini muncul di tengah kegagalan pembicaraan gencatan senjata dengan Hamas serta meningkatnya tekanan dari dalam negeri dan komunitas internasional untuk mengakhiri perang.
5. KPK periksa pejabat Kemenag terkait penyelidikan kasus kuota haji
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta klarifikasi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief. Ia dimintai klarifikasi terkait penyelidikan kasus kuota haji.
Selain Hilman, penyelidik KPK juga mengklarifikasi Sekjen DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Muhammad Farid Aljawi dan Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz.