Jakarta, IDN Times - DPR dapat tunjangan rumah Rp50 Juta, tiap bulan kantongi Rp100 jutaan menjadi berita populer di IDN Times pada Senin (18/8/2025).
Selain itu, berita tentang kilas balik terbongkarnya kasus e-KTP yang didalangi Setya Novanto, pesta rakyat HUT ke-80 RI di Jakarta tinggalkan 79 ton sampah, P2G sayangkan fokus anggaran pendidikan 2026 untuk program MBG, dan Menkes kerahkan tim hukum bela dokter korban kekerasan di RSUD Sekayu turut masuk ke deretan Top 5 IDN Times.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, membenarkan anggota DPR periode 2024-2029 menerima tunjangan perumahan. Tunjangan ini menggantikan rumah jabatan yang disediakan negara, yang berlokasi di Kalibata, Jakarta Selatan.
Indra juga tidak membantah sebagai pengganti rumah jabatan itu, masing-masing anggota DPR akan mendapatkan jatah tunjangan perumajan Rp50 juta setiap bulannya.
Mantan Ketua DPR Setya Novanto menghirup udara bebas usai mendapatkan pembebasan bersyarat pada 16 Agustus 2025. Dia tak lagi mendekam di balik Lapas Sukamiskin, Bandung. Terpidana kasus korupsi e-KTP ini nantinya bakal bebas murni pada 2029. Namun, politikus Golkar itu masih harus menjalani hukuman pencabutan hak politik selama 2,5 tahun usai bebas murni.
"Sesuai dengan putusan pengadilan, kalau kami kan melaksanakan putusan pengadilan ya, bahwa dicabut hak politiknya setelah 2,5 tahun itu, setelah berakhir masa bimbingan, artinya setelah bebas,” kata Kabag Humas Ditjen Pemasyarakatan, Rika Aprianti, di Rutan Salemba, Jakarta pada Minggu (17/8/2025).
Pesta Rakyat yang menyuguhkan karnaval sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga MH Thamrin meninggalkan jejak sampah dengan volume mencapai 360 meter kubik atau setara 79,29 ton.
Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan pihaknya menerjunkan 1.800 petugas kebersihan Untuk menjaga kebersihan selama peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta.
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp757,8 triliun untuk sektor pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Sebanyak 44,2 persen anggaran 2026 dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski mengapresiasi peningkatan anggaran dari tahun sebelumnya, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyayangkan hal ini.
Adapun alokasi anggaran MBG pada 2026 adalah Rp335 triliun, yang ditujukan untuk 82,9 juta penerima manfaat, dan 30 ribu dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya sudah menerjunkan tim untuk memberi dukungan terhadap langkah hukum yang diambil oleh Dr. Syahpri dan RSUD Sekayu.
Ia menegaskan akan memberikan dukungan penuh agar proses hukum berjalan sampai tuntas terkait insiden kekerasan yang dilakukan keluarga pasien terhadap Syahpri di RSUD Sekayu, Provinsi Sumatera Selatan, pada 12 Agustus 2025.