TPN Ganjar: Rekayasa Penggelembungan Suara untuk PSI Harus Ditolak

03 Mar 2024, 11:45 WIB

Ketum PSI Kaesang Pangarep kampanye akbar di Lampung Selatan, Jumat (2/2/2024). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Jakarta, IDN Times - Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus merangkak naik mendekati angka batas parlemen 4 persen. Berdasarkan data real count KPU hingga Minggu (3/3/2024) pukul 8.00 WIB, PSI berhasil meraup suara sebanyak 2.403.023 atau 3,13 persen.

Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, curiga ada penggelembungan suara untuk PSI dengan cara mengambil suara partai lain. Chico meminta rekayasa penggelembungan suara PSI harus ditolak.

"Rekayasa penggelembungan suara PSI harus ditolak. Karena memang sejak awal diduga PSI seharusnya tidak lolos sebagai peserta pemilu, hanya karena campur tangan kekuasaan yang membuat PSI lolos," kata Chico saat dihubungi IDN Times, Minggu (3/3/2024).

1. Jokowi diduga mau menghapus jejak PPP

Presiden Joko Widodo (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Chico lantas membandingkan dengan perolehan suara PPP. Selama ini, PPP selalu memperoleh hasil pemilu di atas hasil survei karena sebaran pemilihnya merata di kantong-kantong Islam di seluruh Indonesia.

Terbukti dari penghitungan suara sebelum hari-hari ini, suara PPP masih aman dari ambang batas parlemen, di atas 4 persen.

Namun kata Chico, pemilu 2024 memang sudah sarat dengan intervensi brutal dari kekuasaan, yang diduga melibatkan berbagai aparatur negara untuk pemenangan paslon tertentu.

Naiknya secara signifikan suara PSI dan turunnya suara PPP, menurut dia, semakin menegaskan ada dugaan penggelembungan suara dengan mengambil suara dari partai lain.

Bila ini terus terjadi hingga akhir penghitungan suara, maka masyarakat akan menilai Presiden Joko "Jokowi" Widodo berupaya menghilangkan sejarah PPP karena mendukung Ganjar–Mahfud.

Chico mencatat, PSI menang 77 persen di 110 TPS. Ada 19 ribu suara dari 110 TPS, yang berarti rata-rata 173 suara per TPS. Dengan suara per TPS hanya 300 suara, dan partisipasi pemilih rata-rata 75 persen, maka suara sah setiap TPS ini hanya 225 suara.

"Artinya, PSI menang 77 persen di 110 TPS itu. Tidak masuk akal," ujarnya.

2. Putusan MK dicurigai untuk bantu elektoral PSI

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) RI di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Lebih lanjut, Chico juga mencurigai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan supaya angka ambang batas diubah sebelum 2029 sebagai upaya untuk membantu PSI lolos ke Senayan.

Chico menyayangkan bila akhirnya PPP, sebagai partai Islam tertua, harus dikorbankan demi kepentingan elektoral PSI.

3. Hak angket harus digunakan DPR di parlemen

Gedung DPR/MPR (IDN Times/Amir Faisol)

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mencatat, PSI menjadi satu-satunya partai yang mengalami lonjakan suara sangat tajam dalam kurun waktu dan rentang persentase suara masuk yang sama.

Menurut koalisi, bila dugaan penggelembungan suara untuk PSI dan fakta-fakta kecurangan ini dibiarkan, maka legitimasi Pemilu 2024 dapat hilang.

Oleh sebab itu, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI untuk menggunakan hak konstitusional mereka guna membongkar kejahatan Pemilu 2024 melalui penggunaan hak angket.

Koalisi juga merekomendasikan kepada seluruh elemen masyarakat untuk melakukan konsolidasi, serta terus memasifkan tekanan publik dan seruan moral untuk menghentikan despotisme yang diduga terjadi pada pemilu 2024.