Videotron Anies Diturunkan, Timnas AMIN Minta Bawaslu Tak Tebang Pilih
Jakarta, IDN Times - Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) memastikan tidak bakal melaporkan penurunan videotron capres nomor urut satu, Anies Baswedan, yang terjadi di Jakarta dan Bekasi.
Jubir Timnas AMIN Iwan Tarigan menyatakan, pihaknya menghargai keputusan Bawaslu. Namun, dia tetap menduga bahwa Bawaslu menggunakan alasan yang dibuat-buat.
"Kami menduga alasan yg dibuat buat, karena selain di-takedown di Bekasi Videotron di Graha Mandiri juga di-takedown padahal lokasinya bukan di daerah mal," kata Iwan pada Minggu (21/1/2024).
1. Timnas AMIN ingatkan Bawaslu tidak tenang pilih
Iwan meminta Bawaslu bekerja secara adil dan tidak tebang pilih. Dia mengingatkan, Bawaslu harus bebas dari intervensi apalagi digunakan sebagai alat pembenaran kekuasaan.
Hal itu perlu dilakukan supaya kualitas pemilihan umum (pemilu) tahun ini bisa lebih baik daripada pemilu-pemilu tahun sebelumnya.
"Kami dari Timnas AMIN berharap agar Bawaslu bisa bekerja secara adil dan tidak tebang pilih, dan tentunya Bawaslu harus bebas dari intervensi apalagi digunakan sebagai alat pembenaran kekuasaan," kata dia.
2. Timnas AMIN tak bakal laporkan penurunan videotron Anies
Kendati demikian, Iwan memastikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kapten Timnas AMIN, pihaknya tidak akan melaporkan kasus penurunan videotron Anies Baswedan.
Sebab, pemasangan videotron itu dilakukan bukan oleh Timnas AMIN langsung, melainkan oleh para pendukung Anies Baswedan yang berasal dari kalangan anak muda atas nama Humanies.
"Karena pemasangan bukan dari Timnas, tetapi partisipasi masyarakat untuk mendukung kampanye Anies Muhaimin," ujarnya.
3. Bawaslu Bekasi buka suara terkait penurunan videotron Anies
Sebelumnya, Bawaslu Kota Bekasi telah menelusuri penyebab kena take down-nya iklan videotron Anies di Jalan KH Noer Ali, Kecamatan Bekasi Selatan atau tepatnya di depan Grand Metropolitan Bekasi.
Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurul Fathia, menjelaskan videotron itu berada di kawasan Grand Metropolitan Mall atau PT Metropolitan Land (Metland). Sementara videotron itu dikelola oleh perusahaan periklanan.
"Kami sudah melakukan penelusuran awal ke manajemen Metland. Nah, ini penelusuran awalnya memang videotron tersebut lahannya itu milik manajemen Metland, tetapi disewakan ke pihak ketiga, ke vendor (perusahaan periklanan)," katanya.
Vidya juga memastikan, penurunan tersebut dilakukan oleh pemilik lahan atau pihak Metland. Sebab, Metland tidak menginginkan ada unsur politik di lingkungannya.
"Karena tidak sesuai dengan isi dari perjanjian kontrak, karena memang di awal dari pihak manajemen Metland itu mengakui tidak diperuntukkan kampanye maupun berbau unsur politik, hanya untuk iklan komersil videotron tersebut," katanya.
"Memang murni dari manajemen Metland (yang take down) karena tidak sesuai dari isi perjanjian dari kontrak tersebut," sambungnya.
