Diduga Ada 52 Juta Pemilih Sementara Janggal, KPU Diminta Klarifikasi

Jakarta, IDN Times - Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan sebagai Perkumpulan Warga Negara Untuk Pemilu Jurdil mengirim surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Dalam surat itu, mereka meminta penjelasan dan klarifikasi atas temuan 52 juta diduga data aneh dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024.Â
1. Diduga ada 25,3 persen data janggal

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti) Juru Bicara Warga Negara untuk Pemilu Jurdil, Dendi Susianto, mengklaim, pihaknya telah meneliti data DPS yang totalnya berjumlah 205.768.061. Dari total data itu, dia menemukan 25,3 persen data yang dianggap janggal.
"Setelah meneliti data DPS, kami menemukan 52.048.328 atau 25.3 persen data janggal," kata dia dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023).
2. Sejumlah kategori data janggal

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti) Dendi menyebut, data janggal tersebut di antaranya terdiri dari pemilih berumur lebih dari 100 tahun, pemilih berumur kurang dari 12 tahun, pemilih memiliki identitas yang sama, pemilih memiliki RT nol, pemilih memiliki RW nol, dan pemilih memiliki RT dan RW 0.
Dia lantas memaparkan sejumlah temuan data yang diduga janggal. Berikut ini data pemilih aneh yang ditemukan Perkumpulan Warga Untuk Pemilu Jurdil:
Umur di bawah 12 tahun: 35.785
Umur di atas 100 tahun: 13.606
Nama kurang dari 2 huruf: 14.000
Nama mengandung tanda tanya: 35
RW nol: 13.344.569
RT nol: 616.874
RT dan RW nol: 35.905.638
Identitas ganda (nama, RT, RW, TPS semua sama): 2.120.1353. KPU diminta buka data DPS

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Dendi juga menjelaskan, data DPS yang dikeluarkan KPU minim informasi. Data DPS itu hanya memuat nama, umur, desa, RT, RW.
Selain itu, dia menilai, data yang dikeluarkan tidak secara jelas menginformasikan nomor identitas penduduk, tanggal lahir, kecamatan, kabupaten, dan provinsi.
"Dengan data yang demikian minim informasi tersebut, amat mustahil bagi orang normal dari kalangan warga negara, partai peserta pemilu, maupun lembaga pemantau pemilu untuk ikut membantu KPU memverifikasi DPS sebagaimana yang diamanatkan UU Pemilu," ucap dia.
Lebih lanjut, Dendi menyayangkan KPU yang tidak mengeluarkan data secara jelas sehingga menghambat hak warga negara untuk ikut memantau Pemilu 2024 agar jujur dan adil.
Dia membandingkan dengan kebijakan KPU pada Pemilu tahun 2004 yang lebih transparan. Dia mengkhawatirkan, jika DPS aneh itu tidak dikoreksi dapat membuka peluang disalahgunakan pihak tak bertanggung jawab untuk berbuat curang.
Dendi mengimbau agar KPU sebaiknya membuka data lengkap sehingga tidak menimbulkan keraguan publik
"Pada Pemilu 2004 KPU mengeluarkan data pemilih secara jelas sampai dengan NIK sehingga lembaga pemantau pemilu seperti LP3ES dulu bisa melakukan audit DPS untuk membantu verifikasi data pemilih. Saya dulu ikut mengaudit data Pemilih bersama LP3ES pada tahun 2004 karena data DPS dibuka secara transparan," imbuh dia.
Â
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.




























