KPU Tekan Angka Pemilih Ganda hingga di Bawah Satu Persen

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminimalisasi jumlah data ganda pemilih Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Ketua Divisi Data dan Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos, memastikan angka pemilih ganda itu berhasil ditekan hingga berada di bawah angka satu persen.
1. Hanya ada 672 data ganda di DPSHP

Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos mengawal langsung tahapan verifikasi faktual yang dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Betty mengatakan jumlah data ganda dalam provinsi berdasarkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) saat ini hanya 672 data. Dengan demikian jika dipresentasikan berada di angka 0,0003 persen.
"Dari 204 juta data, sudah kami tekan di DPSHP terakhir, ganda dalam provinsi sekarang per 2 hari yang lalu, tinggal 672. Bayangkan, pekerjaan rumah kami cuma tinggal 0,0003 persen," kata Betty di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (22/6/2023).
2. Data pemilih ganda antarprovinsi tinggal 0,0005 persen

Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Sementara itu, kata Betty, data pemilih ganda antarprovinsi awalnya terdapat sekitar 1,2 juta data ganda. Namun, kini tinggal 0,0005 persen atau sebesar 1.034 data.
Selain data ganda, KPU juga menekankan pemilih invalid sudah berhasil ditekan. Pemilih invalid merupakan orang-orang yang masuk dalam daftar pemilih padahal mereka berusia di bawah 17 tahun serta berusia di atas 120 tahun tapi tidak dapat dibuktikan bahwa mereka masih hidup.
Betty menerangkan, untuk invalid waktu lahir, usia di bawah 17 tahun, hanya tinggal 450 data. Sementara itu, invalid usia lahir di atas 120 tahun yang tidak ada bukti bahwa yang bersangkutan masih hidup, itu ada sekitar hanya 38 orang atau 0,00002 persen.
Betty menuturkan, idealnya jumlah data ganda dan pemilih invalid dapat ditekan hingga nol persen tetapi ia menganggap hal itu mustahil.
Sebab, menurut dia, pasti ada saja perubahan data kependudukan setelah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan hingga hari pencoblosan kelak.
"Enggak ada kesempurnaan terhadap data dan tiap hari masyarakat kita ada yang pindah setelah DPT ditetapkan, tiap hari masyarakat kita ada yang meninggal dunia setelah DPT ditetapkan," ujar Betty.
3. Cara KPU atasi pemilih yang masih hidup dikabarkan meninggal

Ilustrasi penyelenggara pemilu. (IDN Times/Sukma Shakti) Lebih lanjut, Betty juga menjelaskan soal temuan data pemilih meninggal namun masih masuk DPSHP. Dia mengatakan, pemilih yang dinyatakan meninggal harus punya dokumen pendukung yang sah secara hukum atau de jure. Cara itu juga untuk meminimalisir adanya pemilih yang sebenarnya masih hidup namun dikabarkan meninggal dunia.
"Data yang meninggal dunia itu, kan kita de jure, data yang mendukung, bisa akta kematian, bisa surat keterangan kematian dari lurah atau desa atau kemudian bisa dari yang bersangkutan tapi diketahui lurah atau desa. Sepanjang data itu ada, tentu akan kami tindak lanjut," ucap dia.
Belajar dari pengalaman sebelumnya, Betty mengatakan, ada pemilih yang dikabarkan meninggal dunia, namun tidak bisa dihapus dari daftar data pemilih karena tidak bisa menunjukkan dokumen pendukung.
Ternyata yang bersangkutan masih hidup. Dia dikabarkan meninggal karena alasan tertentu seperti pinjaman online hingga terkait warisan harta.
"Tapi kalau hanya 'katanya' si fulan meninggal dunia, gak ada buktinya itu tidak bisa kita hapus karena beberapa pengalaman yang lalu ada orang yang masuk kategorisasi meninggal, tapi masih ada, kita masih lihat di Facebook ada yg karena pinjol, ada karena hal-hal lain yang bersifat privasi seperti harta waris dan sebagainya, kami menghindari hal itu," kata dia.
Lebih lanjut, Betty lantas menjelaskan, jika ada pemilih yang meninggal, pihak keluarga bisa membuat surat keterangan kematian di kelurahan atau desa. Surat tersebut dibuat untuk meminimalisir adanya potensi penyalahgunaan hak pilih di Pemilu 2024.
"Karena banyak sekali ini kami menemukan ada beberapa data, boleh juga dicrosscheck, sebenernya masih hidup tapi orgnya sudah di-TMS-kan karena meninggal dunia. Nah yang kayak gitu kan menjadi tidak adil kalau tidak ada yg menunjukkan bahwa mereka itu meninggal dunia," tutur Betty.





























