KY Siap Proses PN Jakpus Jika Ada Pelanggaran Soal Pemilu Ditunda

Jakarta, IDN Times - Juru bicara Komisi Yudisial (KY), Miko Ginting, menanggapi terkat polemik putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) atas gugatan Partai Prima. Menurutnya, KY bisa saja bertindak jika PN Jakpus terbukti melakukan pelanggaran.
Dalam kasus itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai pihak tergugat. Kemudian PN Jakpus yang dalam salah satu amarnya menghukum KPU sebagai tergugat untuk menunda tahapan Pemilu 2024.
1. KY siap proses jika ada dugaan pelanggaran
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat) Miko menjelaskan, pihaknya terbuka jika ada yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran perilaku hakim PN Jakpus dalam perkara Partai Prima tersebut. Pihak KY, ditegaskan MIko, tak akan tutup kuping dan membuka pengajuan upaya hukum atas putusan yang sedang hangat diperbincangkan ini.
"Apabila berpandangan ada dugaan pelanggaran perilaku hakim, KY juga senantiasa akan memproses laporan atau informasi tersebut. Sekali lagi, silakan ajukan upaya hukum, jika yang dipersoalkan substansi putusannya. Kontestasi terhadap substansi putusan berada di jalur upaya hukum," kata Miko.
2. KY tak punya wewenang menilai baik atau buruknya putusan

Ilustrasi peraturan (Sumber: freepik) Hanya saja, Miko menegaskan, KY tak punya wewenang mengomentari substansi putusan yang dihasilkan PN Jakpus. Mengingat, KY hanya punya wewenang sebatas perilaku hakim.
"KY domainnya adalah dugaan pelanggaran perilaku hakim. Jadi bukan substansi putusan. KY tidak bisa menilai baik atau buruk, benar atau salahnya, suatu putusan. Meski, tentu putusan bisa menjadi pintu masuk apakah ada dugaan pelanggaran perilaku atau tidak, tetapi yang diuji oleh KY bukan substansi putusan hakim," ujarnya.
3. KPU siap ajukan banding

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari (IDN Times/Yosafat DIva Bayu Wisesa) Ketua KPU, Hasyim Asyari, mengatakan pihaknya akan mengajukan banding terhadap putusan PN Jakarta Pusat, yang memintanya menunda tahapan Pemilu 2024. Hasyim mengaku masih menunggu salinan resmi putusan PN Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima.Â
"Kami di KPU, menunggu salinan resmi terhadap perkara tersebut. Bila memang demikian, kami di internal sudah rapat membahas substansi dari putusan PN Jakarta Pusat dan menyatakan kalau sudah terima salinan putusannya akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi," kata Hasyim dalam konferensi pers, Kamis (2/3/2023).



























