Pejabat Negara Mau Nyapres, Langgar Aturan Pemakaian Fasilitas Negara?

Jakarta, IDN Times - Beberapa kandidat capres 2024 belakangan kerap melakukan kunjungan ke berbagai daerah, mulai dari Anies Baswedan usai menjabat Gubernur DKI Jakarta hingga pejabat negara seperti Erick Thohir, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Puan Maharani, Airlangga Hartarto, dan Ridwan Kamil.
Sejumlah tokoh yang digadang-gadang menjadi bakal calon presiden (bacapres) melakukan safari politik ke daerah. Oleh sebabnya, kegiatan politik itu justru mengundang pertanyaan mengenai para pejabat negara yang menggelar safari daerah dengan fasilitas negara yang melekat pada dirinya.
1. Capres yang safari politik ke beberapa daerah dinilai tak langgar aturan

ilustrasi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (IDN Times/Aditya Pratama) Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan tidak ada yang dilanggar dari kegiatan berkeliling daerah oleh sosok-sosok yang ramai dibicarakan sebagai kandidat calon presiden.
“Sama sekali tidak ada yang dilanggar, ini khan belum definitif. Memangnya Bawaslu akan melakukan apa? Ingin mendiskualifikasi kandidat yang belum melakukan pendaftaran? Landasan hukum kalau itu dilanggar dasarnya apa, saya jadi bingung,” ujar dia dalam acara diskusi OTW2024 yang digelar KedaiKOPI di Jakarta Pusat, Rabu (1/3/2023).
2. Penyelenggara pemilu diimbau fokus pada tugasnya
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat) Margarito menilai, Bawaslu dan KPU sebaiknya fokus pada tugas yang dibebankan negara pada lembaga tersebut.
“Daripada Bawaslu hanya mengomentari hal-hal yang tidak substantif, lebih baik melakukan perekrutan dan melatih relawan bagaimana cara mengawasi pemilu yang jurdil, itu lebih bermanfaat,” tutur dia.
3. Capres dari kalangan pejabat berpotensi salahgunakan wewenang

ilustrasi Calon Presiden (IDN Times/Aditya Pratama) Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan sosok kandidat capres yang saat ini menjadi pejabat negara, justru amat berpotensi menyalahgunakan kekuasaan yang melekat pada dirinya.
“Bagaimana mungkin bisa memisahkan fasilitas negara yang menempel pada dirinya dan disaat bersamaan ia melakukan kegiatan keliling daerah,” ujarnya.
Ujang menambahkan, ketika seorang sebagai pejabat negara melakukan safari politik, ia akan bergerak dengan segala jabatan dan fasilitas yang melekat pada dirinya.
“Pasti bisa dicek riwayat perjalanan dinasnya ada bahkan mobil yang digunakan adalah mobil milik negara,” imbuh dia.



























