Yusril: Persekusi Transpuan Bertentangan dengan Hukum

21 Jul 2026, 10:50 WIB

Lia Hutasoit

News

Channel

Add Us on Google

Yusril: Persekusi Transpuan Bertentangan dengan Hukum

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra usai mengikuti ujian doktor ilmu filsafat di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Kamis (2/7/2026.) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Intinya Sih

Gini Kak

Yusril menegaskan Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan persekusi, intimidasi, atau kekerasan terhadap kelompok transpuan di Bogor.
Perpres tersebut berfokus pada penguatan ketahanan nasional terhadap ancaman nonmiliter seperti propaganda LGBTQ, tanpa memberi kewenangan masyarakat bertindak diskriminatif atau main hakim sendiri.
Yusril mengingatkan masyarakat agar tidak menafsirkan Perpres secara keliru dan menyerahkan seluruh proses penegakan hukum kepada aparat yang berwenang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Ada orang-orang transpuan di Bogor yang diganggu sama beberapa orang. Pak Yusril bilang itu tidak boleh karena negara punya hukum. Katanya aturan baru dari presiden bukan buat mukul atau marah ke siapa pun. Semua orang harus dilindungi dan kalau ada masalah, polisi yang urus, bukan warga sendiri.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah buka suara bahwa tidak ada ruang bagi aksi persekusi terhadap kelompok transpuan di Kota Bogor. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025, tidak bisa dijadikan dalih untuk melakukan intimidasi, kekerasan, maupun aksi main hakim sendiri terhadap siapa pun.

Yusril menegaskan hal tersebut menyusul munculnya persekusi terhadap kelompok transpuan yang dikaitkan dengan Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-2029. Menurut Yusril, tafsir tersebut keliru dan bertentangan dengan prinsip negara hukum.

"Perpres Nomor 111 Tahun 2025 sama sekali tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan persekusi," kata dia dalam keterangannya, Selasa (21/7/2026).

Yusril menjelaskan Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran harus diproses melalui mekanisme hukum oleh aparat yang berwenang, bukan melalui tindakan sepihak masyarakat.

"Negara tidak membenarkan tindakan main hakim sendiri atau pun sikap-sikap vigilante dalam bentuk apapun," kata dia.

1. Jelaskan soal substansi Perpres Nomor 111 Tahun 2025

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra. (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Yusril menjelaskan substansi Perpres Nomor 111 Tahun 2025 adalah memperkuat ketahanan nasional terhadap ancaman nonmiliter, termasuk penyebarluasan propaganda yang dinilai bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Namun, ketentuan tersebut tidak memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk melakukan tindakan diskriminatif atau kekerasan terhadap individu.

Menurut Yusril, aturan tersebut mengatur pencegahan terhadap penyebaran paham dan perilaku LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Qeer) sebagai ancaman nonmiliter, bukan membuka ruang bagi masyarakat untuk bertindak di luar hukum.

"Prinsip yang diatur dalam Perpres ini adalah pencegahan terhadap propaganda penyebarluasan paham dan perilaku LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter terhadap ketahanan nasional. Bukan memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk melakukan persekusi terhadap siapa pun," kata dia.

2. Keberadaan komunitas LGBTQ fakta sosial yang tidak dapat dipungkiri

Menko Kumham Impas, Yusril Ihza Mahendra saat memberikan keterangan pers. IDN Times/Ardiansyah Fajar.

Yusril juga mengatakan setiap warga negara tetap memiliki hak konstitusional yang wajib dijamin negara. Perlindungan terhadap hak tersebut tidak hilang hanya karena adanya perbedaan pandangan.

Dia menyebut keberadaan komunitas LGBTQ merupakan fakta sosial yang tidak dapat dipungkiri. Karena itu, negara tetap berkewajiban melindungi setiap warga negara dari intimidasi maupun kekerasan.

"Perbedaan pandangan yang berkembang di masyarakat tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan hak-hak dasar seseorang sebagai warga negara," katanya.

3. Minta masyarakat tak tafsirkan Perpres ini dengan keliru

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra. (IDN Times/Ardiansyah Fajar)

Yusril mengimbau masyarakat tidak menafsirkan Perpres Nomor 111 Tahun 2025, secara keliru dan menyerahkan seluruh proses penegakan hukum kepada aparat.

"Mari kita hormati hukum, serahkan penegakan hukum kepada aparat yang berwenang," katanya.