Akreditasi Ditolak, Puluhan Jurnalis Turki Dilarang Liput KTT NATO

Sejumlah kantor berita independen di Turki, seperti Cumhuriyet, Sozcu, Anka, T24, dan Medyascope, melaporkan bahwa permohonan izin liputan reporter mereka ditolak sepihak oleh penyelenggara.

Kebijakan ini tidak hanya menyasar media yang berseberangan dengan pemerintah. Salah satu jurnalis dari harian pro-pemerintah, Yeni Safak, juga mengaku di media sosial bahwa pengajuannya ikut ditolak.

Kelompok pers setempat mengecam keras keputusan itu karena dilakukan tiba-tiba tanpa alasan jelas dan tanpa kesempatan mengajukan keberatan. Mereka menilai langkah ini melukai keterbukaan informasi yang seharusnya dijaga.

“Penolakan akreditasi untuk begitu banyak media sangat mengkhawatirkan dari sisi kebebasan pers. Melarang media meliput peristiwa penting bagi masyarakat bisa merusak hak warga untuk mendapat informasi,” ujar perwakilan Asosiasi Jurnalis Turki, dilansir Associated Press.

Pihak NATO menyatakan bahwa penentuan kelayakan jurnalis lokal sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Turki. Kebijakan itu disebut sebagai prosedur biasa ketika pertemuan digelar di luar markas besar mereka di Belgia.

Pernyataan ini dikritik kalangan pers karena dianggap membiarkan penurunan kebebasan pers di negara tuan rumah. NATO dinilai mengabaikan nilai-nilai demokrasi yang menjadi salah satu pilar utama aliansi.

Hingga kini, lembaga komunikasi resmi pemerintah Turki belum memberi keterangan apa pun tentang polemik perizinan media tersebut.

“Kami sedang berkomunikasi dengan pihak Turki mengenai akreditasi KTT NATO di Ankara. Bagi NATO, sangat penting media bisa hadir langsung di acara-acara besar seperti ini,” kata Juru Bicara NATO, Allison Hart.

Selain membatasi media, aparat keamanan Turki juga melakukan penangkapan massal terhadap puluhan warga sipil menjelang konferensi.

Mereka yang ditahan antara lain politisi oposisi, akademisi, pengacara, serta jurnalis yang juga pegiat kesetaraan gender. Penangkapan ini diduga dilakukan untuk mencegah aksi unjuk rasa selama acara internasional berlangsung.

“Penyalahgunaan undang-undang terorisme untuk menangkap banyak orang sebelum KTT NATO sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai aliansi. Membersihkan jalanan Ankara dari calon pengunjuk rasa justru menunjukkan represi pemerintah yang kian mendalam,” ungkap Benjamin Ward, Deputi Direktur Eropa dan Asia Tengah Human Rights Watch.

Pemerintah Turki membantah bahwa penahanan itu bermotif politik. Mereka menegaskan langkah tersebut murni untuk menghadapi potensi ancaman keamanan.

“Mereka dinilai terlibat aktivitas yang terhubung dengan berbagai organisasi teroris,” jelas perwakilan Direktorat Komunikasi Pemerintah Turki.