Aljazair-Mali Akur Lagi, Wilayah Udara Resmi Dibuka

Kementerian Pertahanan Aljazair mengumumkan bahwa seluruh rute penerbangan internasional yang menghubungkan kedua negara kini telah beroperasi penuh. Kebijakan ini memulihkan aktivitas penerbangan sipil maupun militer tanpa pembatasan wilayah udara.

Pihak militer Aljazair menegaskan bahwa keputusan ini diambil untuk mempermudah transportasi udara dan aktivitas perdagangan di kawasan Afrika Barat. Langkah tersebut langsung direspons positif oleh Mali.

Pemerintah Mali menyambut baik keputusan Aljazair dan menyatakan kesediaan serupa untuk membuka kembali akses navigasi udara mereka. Tindakan timbal balik ini mengakhiri pemutusan konektivitas regional yang berlangsung selama 15 bulan terakhir.

"Wilayah udara kami kini dibuka kembali untuk semua pesawat sipil maupun militer dari dan menuju Aljazair," ungkap perwakilan Pemerintah Mali dalam pernyataan resminya, dilansir Arab News.

Keputusan pengiriman kembali diplomat utama diumumkan secara resmi melalui pernyataan tertulis dari Kementerian Luar Negeri Aljazair. Presiden Abdelmadjid Tebboune memerintahkan Duta Besar Kamel Retieb untuk segera kembali bertugas di Bamako, ibu kota Mali.

Langkah ini dilakukan untuk memulihkan saluran komunikasi diplomatik tertinggi yang sempat terputus akibat penarikan perwakilan negara pada tahun lalu.

"Presiden Abdelmadjid Tebboune telah memerintahkan Duta Besar Kamel Retieb untuk kembali bertugas di Bamako sebagai perwakilan penuh Aljazair untuk Mali," tulis pernyataan Kementerian Luar Negeri Aljazair.

Otoritas Mali menyambut baik iktikad tersebut dan bersiap menempatkan kembali duta besar mereka di Algiers dalam waktu dekat. Pemulihan hubungan ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas keamanan bersama di sepanjang perbatasan darat kedua negara.

Ketegangan diplomatik antara kedua negara bertetangga ini bermula pada April 2025 lalu. Saat itu, Aljazair menembak jatuh sebuah drone pengintai milik Mali karena dianggap melanggar wilayah udara mereka secara ilegal.

Namun, otoritas Mali menolak klaim tersebut dan menyatakan bahwa drone militer mereka jatuh di dalam wilayah Mali sendiri. Aliansi Negara-Negara Sahel (AES) bahkan mengecam keras tindakan pertahanan udara Aljazair.

Perselisihan ini memuncak ketika Mali membawa masalah tersebut ke Mahkamah Internasional pada September 2025. Penutupan wilayah udara secara timbal balik kemudian menjadi konsekuensi dari memburuknya hubungan kedua negara sepanjang tahun lalu.

"Aliansi AES menilai penembakan drone militer Mali sebagai tindakan bermusuhan yang dapat memicu ketidakstabilan di kawasan," ujar Menteri Luar Negeri Mali, Abdoulaye Diop.