Aljazair Desak Prancis Minta Maaf atas Penjajahan
- Prancis diminta untuk meminta maaf secara resmi atas penjajahan di Aljazair
- Hukum kolonisasi disebut sebagai tindakan tidak bersahabat oleh Prancis
- Aljazair akhirnya bersedia membebaskan penulis novel Boualem Sansal setelah adanya pendekatan langsung dari Presiden Jerman
Jakarta, IDN Times - Parlemen Aljazair memutuskan untuk menetapkan kolonisasi Prancis sebagai tindak kriminalitas. Keputusan ini dilandasi tanggung jawab Prancis atas tindakan buruk terhadap penduduk negara Afrika Utara itu di masa lalu.
“Rancangan Undang-Undang (RUU) Kolonisasi ini menetapkan bahwa Prancis memiliki tanggung jawab atas kolonisasi di masa lalu Aljazair dan sejumlah tragedi di Aljazair yang dilakukannya,” tutur Juru Bicara Parlemen Aljazair, Brahim Boughali, dikutip dari APA News, Kamis (25/12/2025).
Beberapa tahun terakhir, hubungan Prancis dan Aljazair terus memanas. Perseteruan terakhir kedua negara disebabkan oleh penahanan seorang penulis novel, Boualem Sansal saat tiba di Bandara Aljir.
1. Desak Prancis minta maaf secara resmi kepada Aljazair
Boughali mengatakan bahwa RUU ini adalah sebuah tindakan untuk mendukung kedaulatan Aljazair. Lewat RUU ini, terdapat pesan bahwa ingatan imbas luka dari masa kolonisasi Prancis di Aljazair tidak dapat dilupakan begitu saja.
Dilansir RFI, kolonisasi Prancis di Aljazair sudah berlangsung dari 1830 hingga 1962. Masalah kolonisasi Prancis ini menjadi sumber ketegangan kedua negara selama bertahun-tahun, terutama setelah Perang Kemerdekaan Aljazair pada 1954-1962.
Aljazair menyebut bahwa perang kemerdekaan itu telah membunuh 1,5 juta orang di negaranya. Sedangkan sejarawan Prancis mengatakan jumlah korban tewas jauh lebih rendah, sekitar 500 ribu orang dan 400 ribu di antaranya adalah warga Aljazair.
2. Prancis sebut hukum kolonisasi sebagai tindakan tidak bersahabat dari Aljazair
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Prancis, Pascal Confavreux mengatakan bahwa langkah Aljazair tidak bersahabat. Namun, kedua negara ingin melanjutkan dialog untuk mengatasi masalah sejarah penjajahan masa lalu.
“Prancis tidak ingin mengomentari politik dalam negeri Aljazair. Namun, kami menyesalkan langkah ini. Sebab Presiden Prancis, Emmanuel Macron sudah bekerja untuk menyelesaikan masalah kolonisasi dan membentuk komisi gabungan sejarawan Prancis dan Aljazair,” ungkapnya.
Pada 2021, Macron sudah mengakui penjajahan Prancis di Aljazair adalah kejahatan kemanusiaan. Sayangnya, Macron tidak menawarkan permintaan maaf secara formal kepada Aljazair.
3. Aljazair akhirnya bersedia bebaskan Sansal
Pada November, Presiden Aljazair, Abdelmadjid Tebboune memberikan ampunan kepada penulis berkebangsaan Prancis-Aljazair, Boualem Sansal. Keputusan ini setelah adanya pendekatan langsung dari Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier.
Dilansir BBC, penulis tersebut sudah tiba di Jerman dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Sansal diketahui sudah ditahan di Aljazair selama sekitar 1 tahun dan divonis penjara 5 tahun atas kesalahan merusak persatuan nasional.
Penulis novel tersebut selama ini kerap mengkritik pemerintah Aljazair yang menganut otoritarianisme dan Islamisme. Hukuman penjara kepada Sansal memanaskan hubungan diplomatik antara Prancis dan Aljazair usai pengakuan Paris terhadap Sahara Barat sebagai milik Maroko.
