AS Batasi Visa kepada 300 Anggota Parlemen Guatemala
Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) membatasi visa baru bagi hampir 300 anggota parlemen Guatemala, termasuk para pemimpin dan keluarganya. AS menuduh mereka merusak demokrasi dan supermasi hukum negara tersebut.
Pembatasan diberlakukan terhadap 100 anggota Kongres Guatemala, para pemimpin sektor swasta dan anggota keluarga mereka. Pembatasan dilakukan saat Guatemala menghadapi kritik dugaan menghalangi Presiden terpilih Bernardo Arevalo untuk menjabat.
Pada Agustus, Arevalo memenangkan pemilihan di putaran kedua dengan partainya Gerakan Benih. Sejak saat itu, otoritas Guatemala menangkap anggota partai Arevalo dan meminta kekebalan Arevalo dicabut.
“Langkah-langkah kurang ajar ini mengikuti daftar panjang tindakan anti-demokrasi lainnya. Rakyat Guatemala telah berbicara. Suara mereka harus dihormati,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, pada Senin (11/12/2023)
1. Kemenangan Arevalo dianggap sebagai ancaman
Kemenangan Arevalo dan partainya dilihat sebagai ancaman bagi mereka yang telah memegang kekuasaan lama di Guatemala. Pernyataan dari Departemen Luar Negeri AS mengecam tindakan anti-demokrasi yang saat ini terjadi di Guatemala.
AS menyebut tindakan tersebut bertujuan mendelegitimasi pemilu Guatemala yang bebas dan adil serta mencegah transisi kekuasaan secara damai.
Orang-orang yang mendapat pembatasan visa dianggap bertanggung jawab atau terlibat dalam penargetan politik terhadap oposisi, intimidasi terhadap pengujuk rasa damai, penggerebekan, pembukaan kotak suara dan pencabutan kekebalan hakim yang mengesahkan pemilu, kata Departemen Luar Negeri AS.
2. Ada kejanggalan pada hasil pemilu putaran kedua
Kejaksaan Guatemala menuduh berita acara yang disita dalam penggerebekan di kantor pemilihan, yang berisi hasil pemilu presiden putaran kedua, memiliki kejanggalan. Dengan alasan tersebut hasil pemilu harus dibatalkan.
Arevalo munuduh kejaksaan berusaha melemahkan kemampuannya dalam memerintah. Pernyataan dia dengan cepat didukung banyak komunitas internasional, termasuk Organisasi Negara-negara Amerika dan Uni Eropa (UE).
Arevalo juga menyebut adanya upaya memfitnah partainya dengan berbagai kejahatan serta mempertanyakan pemilu, yang menurutnya merupakan upaya dari kudeta.
AS dan UE telah mengirimkan pemantau guna mengamati pemilu, serta menegaskan bahwa pemungutan suara harus dipatuhi sesuai standar demokrasi.
3. Ada kemungkinan sanksi akan diperluas
Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Josep Borrell, mengatakan bloknya juga sedang mempertimbangkan sanksi terhadap mereka yang mencoba untuk membatalkan pemungutan suara di Guatemala.
“Tindakan dan pernyataan terbaru dari Kantor Kejaksaan Guatemala ini mewakili upaya kudeta, yang dipelopori oleh jaksa yang bermotif politik. Mereka menunjukkan penghinaan terhadap keinginan jelas warga Guatemala,” kata Borrell.
