AS Sanksi Jaringan Pemasok Komponen Rudal dan Drone Iran

Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada 10 individu dan entitas yang dituduh memasok senjata serta komponen militer untuk Kementerian Pertahanan Iran di tengah perang kedua negara.
Sanksi menargetkan jaringan di China, Hong Kong, Pakistan, dan Iran, termasuk pemasok komponen drone HESA, suku cadang rudal balistik, serta perantara pengadaan persenjataan.
Aset target di AS dibekukan dan bank asing berisiko kehilangan akses perbankan AS jika bertransaksi; tekanan ini hadir saat rial Iran mencapai 2,5 juta per dolar.
Jakarta, IDN Times - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi baru terhadap 10 individu dan entitas pada Selasa (29/9/2026). Mereka dituduh membantu pengadaan senjata serta komponen militer untuk Kementerian Pertahanan Iran. Langkah ini diambil AS untuk memutus pasokan senjata Iran di tengah perang kedua negara yang pecah sejak Februari lalu.
Penetapan sanksi ini masuk dalam kampanye Operation Economic Outcast milik pemerintahan Presiden Donald Trump. Sanksi juga bertujuan untuk mengisolasi Iran secara ekonomi dan memaksanya berunding guna mengakhiri konflik.
1. Dasar hukum dan tujuan sanksi AS

Menteri Keuangan AS Scott Bessent (The White House, Public domain, via Wikimedia Commons) Kantor Pengawasan Aset Asing AS (OFAC) menjatuhkan sanksi ini berdasarkan Executive Order 13382 yang menyasar penyebar senjata pemusnah massal. Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata Iran (MODAFL) sendiri sudah masuk dalam daftar hitam aturan ini sejak 2007.
Pemerintah AS memandang MODAFL bertanggung jawab atas riset, produksi, dan pembelian senjata bagi angkatan bersenjata Iran. Kementerian tersebut juga mengawasi langsung pengembangan program rudal balistik serta drone militer.
"Departemen Keuangan tidak akan menoleransi dukungan apa pun kepada rezim ini dan akan terus mengidentifikasi, mengungkap, serta mengisolasi para pendukung Iran," kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent, dilansir Anadolu Agency.
Melalui operasi ini, Washington terus melacak jaringan keuangan dan perantara yang membantu Iran menyelundupkan minyak serta menghindari sanksi. Penegakan sanksi ini dijalankan lewat kerja sama dengan Uni Eropa, Inggris, hingga negara-negara mitra di kawasan Teluk.
2. Profil individu dan entitas yang disanksi AS

Ilustrasi bendera Iran (unsplash.com/sina drakhshani) Jaringan yang disanksi AS tersebar di beberapa yurisdiksi, mulai dari China, Hong Kong, hingga Pakistan. Salah satu target utama adalah Seyyed Asghar Alizadeh Tabatabai yang bertindak sebagai perwakilan MODAFL di Beijing. Tabatabai bertugas mengoordinasikan pembelian sistem senjata jadi dan komponen berfungsi ganda di China untuk militer Iran.
Di Iran, AS membidik kelompok riset Kavoshcom Asia R and D Group dan direkturnya, Ali Fotowat Ahmady. Perusahaan tersebut menyediakan komponen elektronik untuk pabrik drone militer HESA. Selain itu, Kavoshcom juga menyuplai suku cadang untuk Shahid Bakeri Industrial Group yang memproduksi rudal balistik berbahan bakar padat.
Pengadaan tersebut dibantu oleh EC Mojo Technology Co Limited asal Hong Kong dan perwakilannya di China, Li Fen. Perwakilan Kavoshcom di Iran, Parisa Lali, juga turut disanksi karena memfasilitasi transaksi komponen untuk kebutuhan HESA.
Target lainnya adalah Waseem Pasha Tajammal, pimpinan perusahaan pertahanan swasta Cavalier Group di Pakistan. Tajammal bertindak sebagai perantara pihak ketiga untuk mengamankan dan mendistribusikan persenjataan bagi MODAFL. AS turut memblokir tiga anak perusahaannya yang beroperasi di Pakistan, Arab Saudi, dan Turki.
3. Dampak finansial dari sanksi AS

ilustrasi protes di Iran (unsplash.com/Nk Ni) Sanksi ini membekukan seluruh aset milik target yang berada di AS atau di bawah kendali warga AS. Perusahaan asing yang dimiliki 50 persen atau lebih oleh pihak yang disanksi juga otomatis ikut diblokir. Hukuman baru ini semakin menekan kondisi ekonomi Iran yang sedang terpuruk parah. Nilai tukar mata uang rial Iran anjlok ke rekor terendah di angka 2,5 juta rial per satu dolar AS akibat perang dan blokade laut AS.
Lembaga keuangan internasional yang tetap bertransaksi dengan entitas terlarang ini juga berisiko kehilangan akses ke sistem perbankan AS. Bank asing yang melanggar dapat diputus hubungan rekening korespondennya oleh Departemen Keuangan AS. Kendati demikian, sejumlah pengamat menilai sanksi ekonomi tidak akan banyak memengaruhi kemampuan militer Iran di Selat Hormuz.
"Ini sekadar pencitraan bagi pemerintahan Trump untuk mengklaim telah memukul mereka, padahal kenyataannya kita hanya menusuk mereka dengan tusuk gigi," ujar Kepala Obsidian Risk Advisors Brett Erickson, dilansir The Straits Times.


![[INFOGRAFIS] AI Jadi Tempat Curhat: Tren Baru Gen Z & Milenial](https://image.idntimes.com/post/20260429/upload_9c2883de31fbc7ad993691764c90e6e3_dfc3c6ee-e42f-48f6-9f1a-cde1ce74477c.jpg)



















