Jakarta, IDN Times - Kejaksaan Florida, Amerika Serikat (AS), menetapkan perintah penangkapan kepada mantan Presiden Kuba, Raul Castro pada Senin (19/10/2026). Putusan dibuat atas tuduhan Castro bertanggung jawab menembak jatuh dua pesawat sipil pada Februari 1996.
Sejak awal 2026, hubungan AS dan Kuba terus memanas menyusul penangkapan mantan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Sebab, Washington menetapkan sanksi dan pemblokiran bahan bakar minyak (BBM) ke Havana yang mendorong krisis energi.
Jaksa Agung Florida, James Uthmeier mengatakan bahwa pihaknya dan polisi sudah mendapatkan perintah penangkapan. Menurutnya, Castro sudah dituduh terlibat dalam konspirasi atas kasus pembunuhan tahap pertama.
“Mata-mata dari rezim Raul Castro sudah beroperasi di dalam organisasi kami dan sudah memberikan informasi ke Havana. Alhasil ini berbuntut pilot sipil yang menjadi sasaran tembak pesawat jet Kuba, MiGs,” tuturnya, dikutip dari Europa Press.
Pada Mei, Kejaksaan Florida sudah mengajukan gugatan kepada Castro. Kasus ini tak hanya berdampak kepada Castro, tapi juga lima orang lainnya terkait dengan kasus pembunuhan warga AS dan perusakan pesawat.
Insiden penembakan pesawat terjadi pada 24 Februari 1996, ketika dua pesawat tipe Cessna C-337 dari Brothers to the Rescue ditembak jatuh oleh pesawat tempur MiG dari Angkatan Udara Kuba. Sedangkan pesawat ketiga berhasil menghindari serangan ini.
Dilansir Democrata, serangan ini mengakibatkan empat orang anggota Brothers to the Rescue tewas. Mereka ditugaskan untuk meninjau lokasi dan membantu warga Kuba dalam berniat meninggalkan negara tersebut melalui jalur laut.
Pada saat yang sama, Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel mengecam perintah penangkapan kepada Diaz-Canel dari Kejaksaan Florida. Ia juga menyebut bahwa ini otoritas hukum AS tersebut sebagai sirkus Miami yang menyedihkan.
“Manuver ini dibungkus dengan istilah hukum oleh politikus anti-Kuba terhadap Raul Castro. Putusan ini layak mendapat kecaman. Ini adalah bagian dari agenda agresif dan refleksi kesulitan mereka karena mencoba memblokade dan menghukum kolektif warga kami,” tuturnya, dikutip dari Telesur.