Aturan Diperketat! Rusia Akan Hukum Tentara yang Menyerah pada Musuh
Jakarta, IDN Times - Parleman Rusia pada Selasa (20/9/2022) menyetujui rancangan undang-undang (RUU) untuk perketat aturan militer. RUU itu mengatur hukuman terhadap tentara Rusia yang melakukan desersi, pembangkangan, dan perusakan properti militer selama mobilisasi militer atau situasi pertempuran.
Selain itu, tentara Rusia yang memilih untuk menyerah kepada musuh juga dapat dijerat hukuman. Menurut Pavel Chikov, kepala sebuah firma hukum Agora, selama ini hukum pidana Rusia tidak mengatur mengenai mobilisasi dan operasi tempur, dilansir dari Reuters.
1. Tentara yang menyerah dapat dihukum hingga 10 tahun penjara
Jika RUU tersebut diloloskan, maka tentara Rusia yang meninggalkan unit militer selama periode mobilisasi atau operasi militer dapat terancam hukuman penjara hingga 10 tahun. Dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, kejahatan serupa hanya mendapat hukuman 5 tahun penjara.
Selain itu, tentara yang memutuskan untuk menyerah kepada musuh diancam dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun. Hukuman yang sama juga dapat dijatuhkan bagi tentara yang menolak untuk pergi berperang atau menolak perintah perwira.
Bukan hanya soal pembangkangan, RUU tersebut juga memuat aturan baru, di mana tentara Rusia yang ketahuan melakukan penjarahan dapat dihukum hingga 15 tahun penjara, dilansir dari ABC News.
2. Kemungkinan besar akan disahkan
Setelah diloloskan oleh majelis rendah Rusia, Duma, RUU itu perlu mendapat persetujuan dari majelis tinggi dan penandatanganan dari Presiden Rusia sebelum disahkan.
RUU ini sangat besar kemungkinannya untuk disahkan. Karena, tahap selanjutnya yang harus dilalui RUU ini dinilai hanya formalitas belaka.
Munculnya RUU ini dinilai merupakan respons dari berbagai laporan pembangkangan tentara Rusia yang bertempur di Ukraina.
3. Rusia akan kerahkan 300 ribu pasukan tambahan
Pada Rabu (21/9/2022), Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan adanya mobilisasi parsial warga Rusia ke Ukraina. Warga yang dikerahkan hanya yang berstatus sebagai tentara cadangan dan memiliki pengalaman militer atau pengalaman lain yang relevan.
Putin beralasan, mobilisasi ini bertujuan untuk menghadang ancaman dari Barat yang berusaha menghancurkan Rusia. Negara-negara Barat juga dituduh menjadikan Ukraina sebagai 'umpan meriam'.
Tak lama setelah pengumuman Putin, Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, mengatakan 300 ribu orang Rusia akan dikerahkan sebagai bagian dari mobilisasi ini. Shoigu kembali menegaskan, warga Rusia yang dikerahkan hanya yang memiliki pengalaman militer saja, dilansir dari The Guardian.
