Bank Dunia menyetujui bantuan darurat senilai Rp19,64 triliun untuk menjaga stabilitas ekonomi Bangladesh di tengah lonjakan harga global akibat ketegangan politik di Timur Tengah.
Pemerintah Bangladesh mengalokasikan Rp5,35 triliun untuk impor pupuk dan Rp12,73 triliun bagi bantuan sosial serta subsidi energi guna melindungi petani dan masyarakat rentan.
Bangladesh menghadapi tekanan inflasi dan defisit anggaran akibat kenaikan harga energi dunia, sehingga mencari tambahan pinjaman dari IMF demi menstabilkan keuangan negara.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Bank Dunia resmi menyetujui bantuan dana darurat sebesar 1,1 miliar dolar AS (Rp19,64 triliun) untuk menjaga stabilitas ekonomi Bangladesh. Bantuan finansial ini diberikan demi meredam dampak lonjakan harga barang di pasar global akibat ketegangan politik di Timur Tengah.

Pemerintah Bangladesh tidak hanya mengandalkan bantuan dari Bank Dunia. Negara di Asia Selatan ini juga aktif mencari modal tambahan dari berbagai mitra internasional demi memperkuat cadangan devisa dan menyeimbangkan kas negara.

1. Dana Rp5,35 triliun untuk amankan pasokan pupuk petani

Pemerintah Bangladesh mengalokasikan dana sebesar 300 juta dolar AS (Rp5,35 triliun) khusus untuk membeli pupuk impor demi menjaga persediaan pangan. Langkah ini sangat penting karena Bangladesh mendatangkan lebih dari 85 persen kebutuhan pupuknya dari luar negeri.

Kucuran dana tersebut ditargetkan bisa mengamankan sekitar 600 ribu metrik ton pupuk. Pasokan ini disiapkan untuk musim tanam Aman dan Boro dari tahun 2026 hingga pertengahan 2027, sekaligus mendukung produktivitas lahan sawah seluas 1,4 juta hektare milik petani kecil.

Ekonom Utama Bank Dunia, Souleymane Coulibaly, mengingatkan bahwa gangguan pada persediaan pupuk bisa merusak perekonomian warga desa.

"Persediaan pangan di Bangladesh sangat bergantung pada musim tanam padi Aman dan Boro yang menghasilkan 90 persen beras nasional. Karena separuh penduduk bekerja sebagai petani, kelangkaan pupuk bisa mengancam ketahanan pangan dan membuat warga semakin miskin," ujar Coulibaly, dilansir Daily Sabah.

2. Alokasi Rp12,73 triliun untuk bantuan sosial dan subsidi energi

Sementara itu, sektor perlindungan sosial dan kebutuhan energi mendapatkan jatah terbesar, yaitu 713 juta dolar AS (Rp12,73 triliun). Dana segar ini diambil dari anggaran proyek berjalan yang belum terpakai agar bisa langsung disalurkan ke sektor-sektor mendesak.

Spesialis Utama Manajemen Risiko Bencana Bank Dunia, Lesley Jeanne Yu Cordero, menjelaskan bahwa bantuan keuangan ini memiliki sistem pencairan yang cepat.

"Program ini membantu Bangladesh mencairkan dana darurat dengan cepat melalui sistem respons krisis Bank Dunia. Kami ingin menyalurkan bantuan langsung ke sektor paling penting guna melindungi warga, dunia usaha, dan lapangan kerja dari krisis ekonomi," tutur Cordero.

Uang tersebut akan digunakan untuk memperkuat jaring pengaman sosial lewat program bantuan tunai langsung. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan modal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sebagian dana tersebut juga dipakai untuk membeli bahan bakar demi menjaga fasilitas umum tetap beroperasi. Pemerintah menjamin layanan di rumah sakit, pembagian pangan, serta pasokan listrik dan air bersih tidak akan terganggu.

3. Langkah Bangladesh menghadapi inflasi dan defisit anggaran

Di sisi lain, lonjakan harga minyak mentah dan gas alam cair dunia memicu inflasi yang memperberat anggaran belanja Bangladesh. Kas negara yang semakin menipis memaksa pemerintah untuk segera mencari bantuan dana dari luar negeri.

Direktur Divisi Bank Dunia, Jean Pesme, menyoroti beratnya tekanan ekonomi yang kini dirasakan oleh kelompok masyarakat rentan.

"Konflik di Timur Tengah membuat harga pangan, pupuk, dan bahan bakar melonjak, sementara keuangan negara Bangladesh semakin sulit. Situasi ini memukul perekonomian negara serta menyulitkan para petani kecil dan masyarakat miskin," kata Pesme.

Untuk mengatasi masalah keuangan ini, Bangladesh kini juga sedang melobi Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mendapatkan pinjaman tambahan. Langkah diplomasi ini diharapkan bisa menstabilkan neraca keuangan dan mengembalikan pertumbuhan ekonomi negara ke jalur yang positif.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.