Banyak Negara Ingin Gabung Uni Eropa tapi Islandia Menolak, Kenapa?

Kalau kamu melihat posisi Islandia, negara ini sebenarnya gak benar-benar terpisah dari sistem ekonomi Eropa. Islandia sudah menjadi bagian dari European Economic Area atau EEA yang membuatnya terhubung dengan pasar tunggal Uni Eropa. Negara ini juga berada di kawasan Schengen, sehingga dalam banyak hal masyarakatnya sudah menikmati kemudahan integrasi dengan negara-negara Eropa tanpa harus menjadi anggota Uni Eropa.

Kondisi tersebut membuat alasan ekonomi untuk bergabung menjadi gak terlalu kuat dibandingkan negara kandidat lainnya. Ukraina atau Montenegro, misalnya, bisa mendapatkan akses pendanaan, kerangka reformasi, dan jangkar geopolitik melalui keanggotaan Uni Eropa. Sementara itu, Islandia sudah memiliki tingkat kemakmuran dan stabilitas yang relatif tinggi serta mendapatkan jaminan keamanan melalui NATO. Jadi, bagi kamu yang melihat situasinya dari sisi Islandia, pertanyaannya bukan lagi “apa yang bisa didapatkan dari Eropa?”, tapi “apa tambahan yang benar-benar didapat kalau menjadi anggota Uni Eropa?”

Salah satu alasan paling kuat yang membuat masyarakat Islandia menolak keanggotaan Uni Eropa adalah sektor perikanan. Sekitar 90 persen perusahaan perikanan di negara tersebut disebut menentang keanggotaan karena khawatir harus tunduk pada Common Fisheries Policy milik Uni Eropa. Bagi Islandia, urusan perikanan bukan sekadar masalah bisnis yang bisa dihitung berdasarkan keuntungan dan kerugian.

Perikanan punya hubungan yang sangat dekat dengan identitas nasional Islandia. Karena itu, pengelolaan wilayah perairan dianggap sebagai bagian penting dari kedaulatan negara. Mika Aaltola, anggota Parlemen Eropa asal Finlandia dari kelompok EPP, juga menilai kondisi serupa berlaku pada sektor pertanian Islandia yang bertahan di balik perlindungan tarif tinggi. Dengan kondisi lingkungan yang keras, produksi pangan primer dianggap sangat penting sehingga masyarakat gak mau kendali atas sektor tersebut terlalu banyak dibagi dengan lembaga Uni Eropa.

Isu keamanan sebenarnya sempat membuat pembicaraan soal keanggotaan Uni Eropa kembali mengemuka di Islandia. Perubahan hubungan transatlantik, perang Rusia di Ukraina, dan meningkatnya persaingan di kawasan Arktik membuat persoalan keamanan Eropa terasa semakin dekat. Bahkan, ketika Donald Trump kembali membicarakan kemungkinan mendapatkan Greenland, perhatian terhadap kawasan Arktik ikut meningkat.

Namun, menurut Tinatin Akhvlediani dari Centre for European Policy Studies, persoalan keamanan saja ternyata gak cukup untuk mengubah pilihan masyarakat Islandia. Ada pertimbangan domestik yang jauh lebih konkret dan terasa dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, pemilih harus membandingkan risiko geopolitik dengan kepentingan yang langsung berkaitan dengan kehidupan mereka. Dalam kasus Islandia, perikanan dan isu kedaulatan ternyata jauh lebih kuat dibandingkan argumen strategis untuk memperdalam integrasi Eropa.

Kalau kamu melihat negara seperti Islandia, Norwegia, dan Swiss, ada pola yang cukup menarik. Ketiga negara tersebut menunjukkan bahwa sebuah negara kaya tetap bisa memiliki hubungan ekonomi yang sangat erat dengan Uni Eropa tanpa harus menjadi anggota penuh. Norwegia, misalnya, telah memasukkan sekitar tiga perempat hukum Uni Eropa ke dalam peraturan domestiknya melalui EEA, tapi tetap berada di luar keanggotaan.

Norwegia bahkan sudah dua kali menolak keanggotaan Uni Eropa, yaitu pada 1972 dan 1994. Survei pada tahun ini juga menunjukkan dukungan untuk bergabung masih berada di bawah jumlah warga yang menentangnya. Swiss pun memilih memperdalam berbagai hubungan bilateral dengan Uni Eropa daripada mengejar kursi sebagai anggota. Jadi, bagi negara-negara kaya seperti ini, mereka punya alternatif yang memungkinkan mendapatkan sebagian besar keuntungan ekonomi tanpa harus menerima konsekuensi politik dari keanggotaan penuh.

Penolakan Islandia tentu menjadi kabar yang kurang menyenangkan bagi Brussel, terutama karena Uni Eropa ingin menunjukkan bahwa dirinya tetap menarik bagi negara-negara Eropa yang makmur dan stabil. Sebelumnya, keberhasilan menarik Islandia bisa menjadi bukti bahwa Uni Eropa bukan hanya tujuan bagi negara yang membutuhkan bantuan ekonomi atau reformasi institusi. Namun, Christine Leuchtenmüller dari Konrad-Adenauer-Stiftung mengingatkan bahwa kasus Islandia sangat spesifik karena dipengaruhi sejarah panjang mengenai perikanan dan kedaulatan.

Akhvlediani juga melihat Islandia sebagai kasus khusus, tapi tetap ada pelajaran yang bisa diambil Uni Eropa. Menurutnya, integrasi ekonomi yang sudah dalam gak otomatis membuat masyarakat ingin masuk ke integrasi politik yang lebih jauh. Karena itu, Brussels perlu menjelaskan secara lebih jelas apa keuntungan tambahan yang akan diterima sebuah negara jika menjadi anggota, mulai dari pengaruh dalam pengambilan keputusan sampai posisi strategis dalam keamanan Eropa. Dengan kata lain, Uni Eropa gak cukup hanya menjelaskan apa yang harus dilakukan negara kandidat untuk bergabung, tapi juga harus menunjukkan apa yang akan mereka dapatkan setelah menjadi anggota.

Pada akhirnya, keputusan Islandia memperlihatkan bahwa keanggotaan Uni Eropa gak selalu menjadi pilihan otomatis bagi negara yang sudah kaya dan stabil. Ketika sebuah negara sudah memiliki akses pasar, kerja sama keamanan, dan berbagai hubungan ekonomi dengan Uni Eropa, manfaat tambahan dari keanggotaan penuh harus benar-benar terasa.

Bagi Islandia, menjaga kendali atas perikanan dan kedaulatan nasional ternyata lebih penting daripada mendapatkan kursi di institusi Uni Eropa. Jadi, kalau kamu melihat peta politik Eropa, persoalannya gak sesederhana negara mana yang pro atau kontra terhadap Uni Eropa, melainkan seberapa besar mereka merasa perlu memiliki pengaruh dari dalam dibandingkan mempertahankan kendali dari luar.