Islandia Tolak Buka Lagi Pembicaraan soal Gabung ke Uni Eropa
- Mayoritas warga Islandia menolak membuka kembali pembicaraan keanggotaan Uni Eropa dengan perolehan 52,8 persen suara.
- Kekhawatiran atas kedaulatan, perairan, dan industri perikanan menjadi pertimbangan utama kelompok penolak.
- Hasil referendum menjadi hambatan bagi pemerintahan Kristrun Frostadottir dan mengecewakan Brussels.
Jakarta, IDN Times - Masyarakat Islandia menolak rencana pemerintah untuk membuka kembali pembicaraan keanggotaan dengan Uni Eropa (UE). Hasil resmi referendum yang diumumkan pada Minggu (30/8/2026) menunjukkan, mayoritas warga memilih mempertahankan posisi negara itu di luar blok tersebut.
Berdasarkan penghitungan resmi yang dipublikasikan penyiar publik RUV, sebanyak 52,8 persen pemilih menolak usulan untuk kembali membuka pembicaraan keanggotaan UE. Sementara itu, 47,2 persen memilih mendukung.
Ibu kota Reykjavik menjadi satu-satunya wilayah di Islandia yang memberikan dukungan mayoritas terhadap referendum tersebut. Hasil ini menjadi pukulan bagi pemerintahan Perdana Menteri Kristrun Frostadottir yang sebelumnya mendorong warga mempertimbangkan kembali hubungan Islandia dengan UE.
Penolakan tersebut sekaligus memperkuat posisi kelompok yang selama ini skeptis terhadap keanggotaan UE. Salah satu kekhawatiran utama mereka adalah potensi dampak terhadap kedaulatan Islandia, terutama pengelolaan wilayah perairan dan industri perikanan yang menjadi sektor penting bagi negara berpenduduk sekitar 400 ribu jiwa tersebut.
1. Warga Islandia khawatir soal perairan dan perikanan
ilustrasi kota Reykjavik, Islandia (unsplash.com/Einar H. Reynis) Kelompok yang berkampanye menolak pembukaan kembali pembicaraan keanggotaan berpendapat, bergabung dengan UE dapat membatasi kemampuan Islandia dalam menentukan kebijakan perikanannya sendiri.
Perikanan memiliki arti strategis bagi Islandia, baik secara ekonomi maupun politik. Karena itu, isu mengenai hak menangkap ikan di perairan Islandia menjadi salah satu faktor utama yang mewarnai perdebatan menjelang referendum.
Kelompok pro-UE sebaliknya berargumen hubungan yang lebih erat dengan blok Eropa dapat memberikan manfaat ekonomi dan keamanan bagi Islandia. Mereka juga menilai keanggotaan UE dapat membantu menghadapi ketidakpastian global, termasuk dampak perang di Ukraina dan meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Arktik.
Perdebatan tersebut semakin relevan karena posisi geografis Islandia yang berada di kawasan Atlantik Utara dan dekat dengan Arktik. Perubahan dinamika keamanan di kawasan tersebut membuat hubungan Islandia dengan negara-negara Eropa kembali menjadi perhatian.
Perdana Menteri Frostadottir sebelumnya menggambarkan referendum tersebut sebagai momen penting bagi masa depan hubungan Islandia dengan UE. Pada Agustus, ia bahkan menyebut rencana tersebut sebagai kesempatan sekarang atau tidak sama sekali.
Setelah memberikan suara di Reykjavik pada Sabtu, Frostadottir mengatakan bahwa referendum tersebut memberikan kesempatan bagi warga untuk menentukan arah negaranya.
“Ini adalah hari yang luar biasa. Kami telah menunggu bertahun-tahun untuk dapat memberikan suara,” kata Frostadottir, seperti dikutip dari France24.
Ia menambahkan, pemerintahannya akan tetap menjalankan pekerjaannya terlepas dari hasil referendum tersebut.
2. Hasil referendum jadi pukulan bagi Brussels
ilustrasi Uni Eropa (pexels.com/Tim Diercks) Hasil referendum tersebut diperkirakan mengecewakan Brussels. Sejumlah pejabat Eropa sebelumnya melihat Islandia sebagai kandidat yang relatif mudah untuk kembali mendekat kepada UE.
Dukungan terhadap pembukaan kembali pembicaraan juga dinilai dapat menjadi sinyal positif bagi agenda perluasan UE di tengah meningkatnya skeptisisme terhadap ekspansi blok tersebut.
Selain itu, bergabungnya Islandia akan memiliki nilai strategis bagi UE mengingat meningkatnya perhatian terhadap keamanan Arktik. Kawasan tersebut semakin penting secara geopolitik karena perubahan iklim membuka akses baru sekaligus meningkatkan persaingan kepentingan antara negara-negara besar.
Namun, hasil referendum menunjukkan, pertimbangan mengenai kedaulatan nasional dan kepentingan domestik masih lebih kuat bagi mayoritas warga Islandia.
Penolakan ini juga bukan kali pertama Islandia memilih menjauh dari UE. Negara tersebut pertama kali mengajukan permohonan keanggotaan pada 2009, ketika krisis keuangan menghantam perekonomian kecil Islandia.
Pada saat itu, keanggotaan UE dipandang sebagai salah satu opsi untuk memberikan stabilitas ekonomi. Namun, pemerintahan yang skeptis terhadap UE kemudian menghentikan pembicaraan pada 2013.
3. Perang Ukraina hingga Greenland pengaruhi perdebatan
ilustrasi wilayah Greenland (pexels.com/Lara Jameson) Dorongan untuk kembali membahas keanggotaan UE muncul di tengah perubahan situasi geopolitik dunia. Perang Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, serta kebijakan perdagangan Amerika Serikat membuat posisi Islandia di tengah perubahan tatanan global kembali diperdebatkan.
Pendukung keanggotaan berpendapat bahwa berada di dalam UE dapat memberikan Islandia tambahan kepastian ekonomi dan politik ketika dunia menghadapi ketidakpastian.
Isu Arktik juga menjadi salah satu latar belakang penting. Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai keinginannya untuk menguasai Greenland—wilayah otonom Denmark—menambah perhatian terhadap keamanan kawasan Arktik.
Bagi sebagian pendukung keanggotaan, perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat hubungan Islandia dengan negara-negara Eropa lainnya.
Namun, kubu yang menolak menilai perubahan geopolitik tersebut justru tidak cukup untuk mengesampingkan kepentingan nasional Islandia. Mereka tetap menempatkan kedaulatan serta kontrol terhadap sumber daya laut sebagai pertimbangan utama.
Dengan hasil 52,8 persen berbanding 47,2 persen, warga Islandia akhirnya memilih untuk tidak membuka kembali pembicaraan mengenai keanggotaan UE. Hasil tersebut menutup kembali perdebatan yang selama bertahun-tahun muncul dan tenggelam dalam politik Islandia.
Bagi pemerintah Frostadottir, hasil ini berarti upaya membawa kembali isu keanggotaan UE ke meja perundingan menghadapi hambatan besar. Sementara bagi Brussels, keputusan tersebut menjadi pengingat bahwa bahkan di tengah perubahan geopolitik dan keamanan Eropa, keanggotaan UE tetap merupakan persoalan sensitif bagi sebagian negara dan masyarakatnya.
