China Tolak Tekanan Sanksi AS Terkait Perdagangan Minyak dengan Iran

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, meluncurkan kebijakan ketat bernama Operation Economic Outcast pada Senin (24/8/2026) untuk memutus akses keuangan Iran di tingkat global. Dalam artikel opininya di Financial Times pada Minggu (23/8/2026), dia menyebut langkah ini sebagai serangan finansial terbesar yang pernah dikerahkan terhadap pihak lawan. AS mengincar entitas maupun negara yang memfasilitasi transaksi ekonomi dan sistem keuangan dengan pemerintah Tehran.

Dilansir The Guardian, daftar sanksi awal AS menyasar 60 individu, entitas, dan kapal yang diduga terlibat dalam perdagangan dengan Iran. Meski demikian, AS belum memasukkan lembaga keuangan China ke dalam daftar tersebut. Saat ditanya mengenai ketiadaan sanksi langsung terhadap entitas China, Bessent menjawab secara retoris yang mencerminkan sikap hati-hati Washington terhadap stabilitas ekonomi. "Mengapa saya harus meledakkan sistem keuangan global?" ujar Bessent.

Langkah pengetatan sanksi ekonomi ini diambil Washington setelah operasi militer selama enam bulan dinilai belum berhasil memaksa Iran menyerah. Pengamat senior dari Center for International Policy, Sina Toossi, menilai AS mencoba mencapai pengetatan ekonomi ketika opsi militer belum membuahkan kemenangan diplomasi atau militer. Namun, Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, menegaskan bahwa tindakan militer melalui kinetic strikes di sekitar Selat Hormuz tetap tidak ditutup.

Pemerintah China merespons keras ancaman tindakan sepihak yang dilayangkan oleh pemerintah AS. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan bahwa kerja sama antara China dan Iran selalu dilakukan dalam koridor hukum internasional. "Kerja sama antara China dan Iran selalu dilakukan dalam kerangka hukum internasional dan tidak boleh diintervensi atau diganggu," tegas Lin Jian, dilansir The Guardian.

Lin Jian menambahkan bahwa sanksi sepihak hanya akan memicu eskalasi yang merugikan kepentingan semua pihak. Dilansir Global Times, China mendesak seluruh pihak untuk bertindak rasional dan kembali ke jalur penyelesaian politik melalui dialog. Beijing menegaskan penolakan terhadap tindakan ilegal yang mengganggu tatanan perdagangan normal dan siap mempertahankan hak pembangunan ekonominya.

Direktur Pusat Studi Afganistan di Lanzhou University, Zhu Yongbiao menyebut ancaman sanksi sekunder ini sebagai bentuk pemerasan ekonomi dari AS terhadap negara ketiga.Dilansir The Guardian, Para pakar memperingatkan adanya risiko balasan dari China yang dapat memengaruhi pasar keuangan hingga pembatasan ekspor mineral kritis. Situasi ini terjadi menjelang rencana pertemuan puncak antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping pada bulan depan.

Ancaman sanksi dan ketegangan di kawasan Timur Tengah berdampak langsung pada kondisi pasar energi global. Harga minyak mentah sempat turun sekitar 4 persen menjadi 87 dolar AS atau setara Rp1,53 juta per barel pada Selasa (25/8/2026). Penurunan harga terjadi karena pelaku pasar menilai tekanan ekonomi memiliki risiko gangguan pasokan yang lebih rendah dibanding eskalasi militer secara terbuka.

Sementara itu, lalu lintas kapal di jalur vital Selat Hormuz mengalami penurunan drastis akibat pemblokiran. Dilansir Global Times, data pelayaran menunjukkan kurang dari 20 kapal komoditas yang melintasi Selat Hormuz pada akhir pekan sebelum Senin (24/8/2026). Sekretaris Dewan Tertinggi Keamanan Nasional Iran, Mohsen Rezaei, memperingatkan dampak lanjutan dari perang ekonomi tersebut. "Jika perang ekonomi berlanjut, tidak ada satu tetes pun minyak yang akan diekspor, baik melalui Selat Hormuz maupun dari mana pun di Teluk Persia," tulis Rezaei melalui media sosial.

Menteri Ekonomi Iran, Ali Madanizadeh, menegaskan di televisi negara bahwa pertahanan Iran kini tidak lagi pasif menghadapi ancaman musuh. Di sisi lain, pembicaraan antara Iran dan Oman terus dilakukan untuk membahas pengelolaan jalur pelayaran darurat di selat tersebut. Upaya mediasi juga dilakukan delegasi Pakistan yang dipimpin Panglima Militer Asim Munir guna mendorong pembukaan kembali akses navigasi.