Demo 3 Tahun Penahanan Eks PM Pakistan Ricuh, Ratusan Ditangkap

06 Agu 2026, 15:46 WIB

Marcheilla Ariesta

News

Channel

Add Us on Google

Demo 3 Tahun Penahanan Eks PM Pakistan Ricuh, Ratusan Ditangkap

mantan PM Pakistan Imran Khan (Pakistan Tehreek-e-Insaf, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons)

Intinya Sih

Polisi Pakistan menangkap lebih dari 100 pendukung Imran Khan saat demonstrasi serentak menuntut pembebasannya pada peringatan tiga tahun penahanannya; bentrokan memicu penggunaan gas air mata dan pentungan.
PTI mengancam menggelar long march menuju Islamabad pada 27 September bila tuntutan pembebasan Khan, proses hukum adil, serta pemulihan akses bagi pengacara, dokter, keluarga, dan partai tak dipenuhi.
Keluarga, PTI, dan Amnesty International menyoroti dugaan pembatasan hak Khan di penjara, termasuk isolasi, akses medis dan kunjungan; PTI menyebut kasusnya bermotif politik, dibantah pemerintah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Kepolisian Pakistan menangkap lebih dari 100 pendukung mantan Perdana Menteri Imran Khan dalam aksi unjuk rasa yang digelar serentak di berbagai kota pada Rabu (5/8/2026), bertepatan dengan tiga tahun penahanan pemimpin Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) tersebut.

Demonstrasi yang menuntut pembebasan Khan berlangsung di sejumlah wilayah, termasuk Peshawar, Lahore, Rawalpindi, Karachi, dan Mianwali. Polisi dilaporkan menggunakan gas air mata serta pentungan untuk membubarkan massa di beberapa lokasi setelah terjadi bentrokan.

PTI menyebut sedikitnya 50 anggotanya ditangkap di Punjab, sementara lebih dari 10 demonstran diamankan di Karachi. Partai itu juga mengklaim enam pendukung ditangkap di Pano Aqil dan 15 lainnya di Kandhkot.

1. PTI ancam long march ke Islamabad

Imran Khan saat menjabat Perdana Menteri Pakistan dalam kunjungan ke Rusia pada tahun 2022. (commons.wikimedia.org/Presidential Executive Office of Russia)

Aksi terbesar berlangsung di Peshawar, ibu kota Provinsi Khyber Pakhtunkhwa yang dipimpin PTI.

Dalam pidatonya, Kepala Menteri Khyber Pakhtunkhwa Muhammad Suhail Afridi memberikan tenggat waktu hingga 27 September kepada pemerintah untuk memenuhi tuntutan partainya.

“Jika keadilan ditegakkan, Imran Khan dapat dibebaskan dalam waktu 30 menit. Jika tidak, rakyat dari seluruh Pakistan akan bergerak menuju Islamabad pada 27 September,” ujar Afridi, dilansir dari India Times, Kamis (6/8/2026).

PTI juga menuntut seluruh perkara hukum terhadap Khan dan istrinya diputus secara adil, serta meminta akses pertemuan dengan tim kuasa hukum, dokter, keluarga, dan petinggi partai dipulihkan.

2. Keluarga sorotu kondisi lImran Khan di penjara

Eks Perdana Menteri (PM) Pakistan, Imran Khan. (twitter.com/ImranKhanPTI)

Kakak Imran Khan, Aleema Khan, mengatakan gerakan untuk membebaskan mantan perdana menteri itu telah dimulai dan akan memasuki tahap berikutnya dalam waktu dekat. Sementara itu, pemimpin senior PTI Moonis Elahi menuding pemerintah membatasi hak-hak Khan selama berada di penjara.

“Imran Khan tidak diizinkan bertemu dengan pihak-pihak terkait, tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai, dan kondisi penglihatannya juga memburuk,” kata Elahi.

Organisasi hak asasi manusia Amnesty International turut mendesak otoritas Pakistan menjamin hak-hak Khan selama menjalani proses hukum.

Pelaksana Tugas Direktur Regional Asia Selatan Amnesty International, Isabelle Lassee, menyatakan Khan telah mengalami berbagai pembatasan selama tiga tahun terakhir.

“Selama tiga tahun, otoritas Pakistan secara sistematis telah mengingkari hak Imran Khan atas peradilan yang adil, menempatkannya dalam isolasi berkepanjangan, serta membatasi akses terhadap layanan medis dan hak kunjungan,” ujar Lassee.

3. Tiga tahun dipenjara, PTI sebut kasus bermotif politik

Pemimpin Pakistan Tehreek-e-Insaf, Imran Khan dan Arif Alvi, selama kampanye pemilu 2018 (Voice of America, Public domain, via Wikimedia Commons)

Imran Khan ditangkap pada 5 Agustus 2023 dan hingga kini masih menjalani penahanan sambil menghadapi sejumlah perkara hukum. PTI berulang kali menyatakan seluruh kasus terhadap mantan perdana menteri tersebut bermotif politik, tuduhan yang dibantah oleh pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif.

Amnesty International juga menyebut Khan tidak diizinkan bertemu keluarganya selama lebih dari delapan bulan. Sejak Desember 2025, Khan dan istrinya, Bushra Bibi, disebut tidak lagi memperoleh akses rutin kepada penasihat hukum mereka.