DPR AS Loloskan RUU Sanksi Rusia, Beri Trump Wewenang Tarif

RUU ini pertama kali dirancang pada 2025 oleh mendiang Senator Republik Lindsey Graham bersama Senator Demokrat Richard Blumenthal. Pembahasannya sempat tertahan di parlemen selama hampir satu setengah tahun.

Pemerintahan Trump awalnya menolak RUU tersebut karena khawatir mengganggu perundingan damai antara Rusia dan Ukraina. Sikap Gedung Putih melunak setelah upaya diplomasi dengan Moskow tidak membuahkan hasil nyata.

Wafatnya Graham pada Juli lalu menjadi titik balik yang mempercepat proses persetujuan di Kongres. Para senator dari kedua partai sepakat meloloskan RUU ini di Senat dengan perolehan suara 86-11 sebagai bentuk penghormatan bagi Graham.

DPR AS akhirnya meloloskan paket sanksi tersebut tepat sebelum masa reses menjelang pemilihan umum paruh waktu. Ketua DPR AS, Mike Johnson, menyambut baik pengesahan RUU ini.

"Saya selalu mendukung RUU sanksi Rusia. Kami memang harus membangun konsensus terlebih dahulu, dan sekarang kami berhasil mencapainya," kata Mike Johnson, dilansir NBC News.

Dokumen setebal 61 halaman ini memuat aturan ketat yang membidik sumber pendapatan utama Kremlin. Langkah ini dirancang untuk memutus aliran dana perang Rusia di Ukraina.

Selain menargetkan Presiden Vladimir Putin dan pejabat tinggi pemerintah, sanksi ini juga menyasar oligarki serta bank-bank besar Rusia. Sektor pertahanan dan pihak asing yang membantu memasok peralatan militer Moskow turut masuk dalam daftar pembatasan.

RUU tersebut memberi wewenang kepada presiden untuk memberlakukan tarif impor hingga 100 persen bagi negara pembeli utama energi Rusia. Langkah ini terutama membidik importir minyak besar seperti China dan India, meski presiden tetap memegang opsi pengecualian demi kepentingan nasional.

Aturan baru ini juga menindak keberadaan armada kapal tanker bayangan yang digunakan Rusia untuk menjual minyak mentah secara sembunyi-sembunyi. Selain menyasar Moskow, masa berlaku sanksi terhadap sektor energi dan persenjataan Iran resmi diperpanjang selama lima tahun ke depan.

Pengesahan RUU di DPR AS diwarnai perdebatan tajam antara kubu pendukung dan penentang. Sebagian anggota parlemen khawatir wewenang tarif baru tersebut disalahgunakan presiden untuk menekan negara sekutu.

"RUU ini berpotensi memberikan kewenangan tanpa batas kepada Donald Trump untuk membebankan tarif impor kepada rakyat Amerika," ujar Hakeem Jeffries, Pemimpin Fraksi Demokrat DPR AS, dilansir Deutsche Welle.

Meskipun pimpinan partai menolak, sebanyak 58 politisi Demokrat tetap membelot dan mendukung pengesahan regulasi tersebut. Sebaliknya, tujuh politisi Republik memilih menentang RUU karena khawatir kenaikan tarif memicu lonjakan harga barang sebelum pemilu legislatif.

Kubu pendukung menegaskan langkah ini mendesak demi melumpuhkan logistik perang Moskow sebelum musim dingin tiba. Pemerintah Ukraina turut menyambut pengesahan sanksi ini sebagai bantuan yang penting bagi pertahanan mereka.