Imbas Perang Rusia-Ukraina, Jerman akan Penjarakan Pengguna Simbol Z

Peringatan ini disampaikan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jerman pada Senin, setelah beberapa negara bagian, seperti Lower Saxony, Bavaria, dan Berlin terlebih dahulu menerapkan larangan serupa. 

Siapapun yang menunjukkan simbol Z akan terancam mendapat hukuman maksimum hingga tiga tahun penjara. 

Dilansir Tagesschau dari Vice News, dasar hukum larangan penggunaan simbol Z ini tertuang dalam pasal 140 dalam Kode Kriminal Jerman. Hukum itu menerangkan bahwa membantu publikasi untuk kasus serangan dan kriminal tertentu tidak diperbolehkan.

Di samping tiga wilayah di atas, ada juga beberapa negara bagian yang bersiap untuk melakukan hal serupa, yakni di Baden-Wurttemberg, Saxony-Anhalt, dan North Rhine-Westphalia. Bahkan, beberapa politikus menyamakan simbol Z itu seperti halnya Nazi swastika yang dilarang di Jerman. 

Kemendagri Jerman mengatakan, simbol Z sudah digunakan oleh simpatisan pro-Rusia di Jerman sejak invasi Ukraina dimulai. Namun, pihak Kemendagri tidak memberikan informasi lebih lanjut terkait simpatisan tersebut. 

Di samping itu, juru bicara Kemendagri Jerman menyebut larangan ini tidak menyeluruh pada semua huruf Z, tetapi hanya sebagian yang memang ditujukan untuk mendukung invasi Rusia ke Ukraina.

Menteri Hukum Bavaria, Georg Eisenreich, pada Sabtu telah mengumumkan larangan simbol Z di wilayahnya dan mengatakan bahwa simpatisan Rusia sekarang tidak dapat memublikasikan peperangan ilegal tersebut. 

"Simpatisan yang menggunakan simbol Z milik pasukan Rusia di Bavaria harus tahu bahwa mereka mungkin dapat dipersekusi lantaran menerima aksi kriminal dan mengglorifikasi peperangan. Kami tidak akan memperbolehkan pelanggaran hukum internasional diabaikan dengan sengaja," tutur Eisenreich. 

Meski mendapat sejumlah dukungan, kebijakan ini juga menuai kritik terkait bagaimana penerapan yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat. Pasalnya, huruf Z sebagai huruf biasa atau yang ditujukan sebagai simbol perang akan sangat sulit dibedakan. 

Seorang pengacara spesialis hukum IT, Jörg Heidrich, mengungkapkan penerapan hukum ini secara besar-besar akan menemui kesulitan. Para pelaku dapat membuat aparat penegak hukum kesulitan menemukan bukti penggunaan simbol yang sesuai dengan batas kebenarannya. 

"Sejauh ini, sepertinya tidak ada putusan hukum terkait kasus ini, hanya pernyataan politik yang didasarkan pada opini semata," ungkap Heidrich, dikutip dari Politico. 

Jerman dikenal sebagai negara yang menerapkan aturan ujaran kebencian paling ketat dibanding negara Barat lainnya.