Inggris Dituduh Masih Kirim Senjata ke Israel Meski Ada Larangan
Jakarta, IDN Times - Studi baru mengungkap perusahaan Inggris masih mengirim ribuan amunisi dan perlengkapan militer ke Israel meskipun pemerintah telah menangguhkan beberapa lisensi ekspor senjata sejak September 2024. Temuan dari tiga kelompok aktivis ini menunjukkan pengiriman terus berlangsung selama 7 bulan setelah larangan resmi diberlakukan.
Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, telah menangguhkan 29 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel. Penangguhan dilakukan karena khawatir senjata tersebut digunakan untuk melanggar hukum kemanusiaan internasional. Namun, Lammy tetap mempertahankan 200 lisensi lainnya dengan alasan barang-barang tersebut hanya peralatan pelindung seperti kacamata dan helm.
Data pajak Israel mencatat adanya 14 pengiriman militer dari Inggris sejak Oktober 2023. Pengiriman ini terdiri dari 13 kiriman udara ke Bandara Ben Gurion dan satu kiriman laut ke Haifa dengan total 160 ribu item militer.
1. Ribuan amunisi dan komponen kendaraan tempur masih dikirim
Data dari Israel mengungkap bahwa 8.630 item amunisi perang telah dikirim dari Inggris setelah larangan resmi mulai berlaku. Item tersebut masuk dalam kategori bom, granat, torpedo, ranjau, misil, dan amunisi perang lain beserta komponennya.
Selain itu, ada empat pengiriman berisi 146 item dalam kategori tank dan kendaraan tempur lapis baja serta suku cadangnya dalam periode yang sama. Temuan kontroversial lainnya menunjukkan pola bulanan pengiriman suku cadang pesawat dari Inggris ke Israel tidak berubah signifikan sejak pengumuman larangan.
Hal ini bertentangan dengan jaminan pemerintah Inggris bahwa komponen jet tempur F-35 hanya akan dikirim ke produsen Amerika Serikat, Lockheed Martin, bukan langsung ke Israel. Total nilai pengiriman barang militer setelah September 2024 mencapai sekitar 500 ribu pound sterling (sekitar Rp10,9 miliar).
Mantan Menteri Keuangan Oposisi, John McDonnell, mengkritik pemerintah atas temuan ini.
"Pemerintah telah merahasiakan pengiriman senjata ke Israel. Mereka harus jujur menanggapi bukti ini dan segera menghentikan semua ekspor senjata Inggris. Ini penting untuk memastikan senjata buatan Inggris tidak digunakan Netanyahu dalam rencananya menguasai Gaza dan mengusir penduduk Palestina dari wilayah mereka," ujar McDonnell, dilansir The Guardian.
2. Desakan untuk investigasi dan transparansi
Sekitar dua lusin anggota parlemen Inggris telah menulis surat kepada Lammy memintanya untuk menghadap parlemen dan menanggapi tuduhan tersebut. Mereka juga mendesak pemerintah untuk mengungkapkan rincian semua ekspor senjata ke Israel sejak Oktober 2023 dan segera menghentikan seluruh pengiriman senjata ke Israel.
Zarah Sultana, anggota parlemen untuk Coventry South, menjadi salah satu penandatangan surat tersebut. Ia menyebut pemerintah telah berbohong tentang senjata yang dikirim ke Israel saat konflik Gaza berlangsung.
Jeremy Corbyn, mantan pemimpin Partai Buruh dan kini anggota parlemen independen, menilai laporan ini mengungkap alasan pemerintah menolak penyelidikan publik soal keterlibatan Inggris di konflik Gaza. Corbyn juga mendukung seruan transparansi tentang hubungan militer Inggris-Israel
"Kapan pemerintah Inggris akan berterus terang tentang kerja sama militer dengan Israel? Publik berhak tahu skala keterlibatan Inggris dalam kejahatan terhadap kemanusiaan ini. Kami tidak akan berhenti sampai berhasil mengungkap kebenaran," kata Corbyn, dilansir dari Al Jazeera.
3. Pemerintah Inggris bantah tuduhan
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris membantah semua tuduhan tersebut. Mereka mengaku sudah menangguhkan lisensi untuk Angkatan Pertahanan Israel yang bisa digunakan untuk melanggar hukum kemanusiaan internasional di Gaza.
Kementerian juga menjelaskan bahwa sebagian besar lisensi yang masih berlaku bukan untuk keperluan militer, tapi untuk tujuan sipil atau akan diekspor kembali. Pengecualian hanya diberikan untuk program jet tempur F-35 karena peran pentingnya dalam NATO dan dampaknya terhadap keamanan internasional.
Laporan ini muncul seminggu sebelum pemerintah Inggris harus menghadapi gugatan hukum dari kelompok hak Palestina Al-Haq dan Global Legal Action Network di Pengadilan Tinggi. Gugatan ini fokus pada kebijakan pemerintah yang masih mengirim komponen F-35 buatan Inggris ke Israel melalui negara ketiga.
"Temuan ini menghancurkan klaim pemerintah bahwa sistem ekspor senjata Inggris kuat dan transparan. Sistem ekspor senjata kami buruk dan pemerintah terlibat dalam kejahatan perang Israel. Pemerintah selalu membuat celah untuk memprioritaskan keuntungan bisnis senjata daripada nyawa warga Palestina. Ini harus dihentikan," kritik Emily Apple, koordinator media Campaign Against Arms Trade, dilansir Middle East Eye.
