Pemerintah Inggris menetapkan target mengurangi limbah cair perusahaan air sebesar 50% pada 2030.
Insiden pencemaran berat meningkat 60%, memicu protes masyarakat dan tuntutan transparansi pemerintah.
Investasi 104 miliar poundsterling untuk rencana teknis pengurangan polusi, termasuk larangan produk tisu basah plastik.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Inggris menyampaikan komitmen terbaru untuk memangkas separuh tingkat pencemaran limbah cair ke lingkungan hingga 2030. Pernyataan resmi pada Sabtu (19/7/2025) tersebut, menandai langkah penting dalam upaya penanggulangan polusi yang semakin mendesak.
Pada Minggu (20/7/2025), Menteri Lingkungan Hidup Steve Reed secara terbuka menyampaikan janji ini sebagai target jelas pertama terkait limbah cair, menyusul tekanan publik yang meningkat.
Pemerintah Inggris menetapkan target mengurangi limbah cair dari perusahaan air sebesar 50 persen dibandingkan tingkat pada 2024. "Pemerintah akan memangkas polusi limbah cair dari perusahaan air sebesar setengahnya pada akhir dekade ini," kata Steve Reed dalam keterangan resminya, dilansir Bloomberg.
Penetapan sasaran kuantitatif ini diumumkan menjelang dirilisnya laporan Komisi Air Independen yang dijadwalkan pada Senin (21/7/2025) oleh pemerintah Inggris dan Wales. Target tersebut menandai kali pertama pemerintah menyusun tolok ukur terukur dalam penanganan limbah cair oleh industri air.
Komitmen terbaru juga dikatakan akan memudahkan masyarakat mengawasi kinerja perusahaan air. “Penetapan target ini membuat pemerintah dan perusahaan air lebih bertanggungjawab,” ujar Reed.
Badan Lingkungan Inggris merilis data bahwa insiden pencemaran berat akibat perusahaan air meningkat 60 persen dibandingkan tahun 2023, hingga mencapai angka tertinggi dalam sejarah. Data tersebut memperkuat tekanan masyarakat terhadap pemerintah untuk segera bertindak.
Selama beberapa bulan terakhir, masyarakat di Inggris ramai memprotes terus meningkatnya kasus pembuangan limbah cair ke sungai dan pesisir, di tengah tingginya tagihan air dan laporan bagi hasil jutaan poundsterling bagi manajemen perusahaan.
“Keluarga-keluarga di seluruh negeri telah menyaksikan sungai, garis pantai, dan danau mereka tercemar dalam tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Reed menanggapi keresahan itu, dilansir The Independent.
Kelompok oposisi di parlemen menilai pemerintah perlu transparan terkait sumber pendanaan investasi dan program jangka panjang. Sejumlah LSM lingkungan seperti Surfers Against Sewage juga menuntut pembenahan menyeluruh industri air dan penyelidikan publik atas kasus-kasus polusi yang melonjak.
Pemerintah juga mengumumkan investasi sebesar 104 miliar poundsterling (Rp2,2 kuadriliun) dan langkah-langkah pengawasan lebih ketat kepada perusahaan utilitas air. Reed menyatakan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk membangun ulang saluran pembuangan serta memperbarui instalasi pengolahan limbah berteknologi tinggi.
Salah satu rencana utama termasuk menurunkan kandungan fosfor dari limbah air setidaknya 50 persen pada Januari 2028, serta mencoba solusi alami seperti rawa buatan untuk menekan pencemaran lebih lanjut. Selain itu, pemerintah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melarang produk tisu basah berbahan plastik, sebagai bagian dari inisiatif pengurangan limbah.
“Kami akan mengambil langkah tegas untuk memastikan sungai, danau, dan pantai bisa kembali bersih bagi masyarakat,” ujarn Reed menegaskan komitmen pemerintah.