Ingin Jegal Netanyahu, Sayap Kanan Israel Bentuk Koalisi
Tel Aviv, IDN Times - Kisruh politik di Israel kembali mengemuka usai masalah dengan kelompok Hamas di Palestina mereda. Kini, kisruh tersebut muncul dari dalam negeri, khususnya berkaitan dengan nasib PM Benjamin Netanyahu di masa depan kekuasaannya.
Ketua partai sayap kanan New Right yang bernama Naftali Bennett sepakat bersatu dengan kelompok partai-partai sayap kanan, sentris dan kiri dalam koalisi anti-Netanyahu. Dalam pidatonya, ketua salah satu partai kelompok kanan itu memiliki kemungkinan untuk mengumpulkan barisan oposisi dan menjegal kekuasaan Netanyahu.
Jika memang koalisi anti-Netanyahu itu berhasil dan PM terlama Israel itu tersingkir dari jabatannya, bagaimana dengan nasib Palestina? Akankah ada perubahan?
1. Bersatu untuk menjegal PM Netanyahu
Israel telah mengadakan pemilu sebanyak empat kali sejak tahun 2019 karena tidak ada suara mayoritas di parlemen yang bernama Knesset, yang terdiri dari 120 kursi. Partai Likud yang mengusung PM Netanyahu juga tidak mampu mendominasi parlemen. Partai tersebut hanya mendapatkan 30 kursi.
Dibutuhkan koalisi antar partai saat ini untuk bisa mendapatkan suara mayoritas sehingga dapat memilih Perdana Menteri yang baru.
Pada hari Minggu (30/5), salah satu pemimpin partai sayap kanan New Right yang bernama Naftali Bennett membuat pengumuman mengejutkan dalam pidato yang disiarkan televisi.
Menurut kantor berita Reuters, Bennett mengatakan "saya mengumumkan hari ini bahwa saya bermaksud bekerja dengan sekuat tenaga untuk membangun pemerintahan persatuan dengan ketua (partai) Yesh Atid, (bernama) Yair Lapid."
Pengumuman Bennett tersebut mengejutkan karena sejauh ini kelompok sayap kanan adalah pendukung kuat Netanyahu. Namun tiba-tiba ia mengumumkan bergabung dengan kelompok anti-Netanyahu.
Pengumuman Bennett memberikan kemungkinan partai-partai oposisi anti-Netanyahu bersatu untuk menjegal kekuasaan Benjamin Netanyahu. Kelompok oposisi dapat membentuk pemerintahan persatuan dan membuat Netanyahu meninggalkan jabatannya.
Bocoran yang diterima dari kesepakatan Bennett dan Lapid adalah, Bennet akan menjadi Perdana Menteri untuk dua tahun dan kemudian Lapid akan menjabat dua tahun selanjutnya. Tapi jika koalisi anti-Netanyahu ini tidak berhasil bersepakat, maka ada kemungkinan Israel akan mengadakan pemilu kembali, yang itu berarti pemilu kelima.
2. PM Netanyahu mengganggap Naftali Bennett penipu
Menanggapi pidato mengejutkan dari Naftali Bennett, PM Netanyahu segera memberikan tanggapannya. Melansir dari laman Jerusalem Post, Netanyahu menuduh Bennett bahwa "dia adalah penipu abad ini." Pengumuman Bennett menurut Netanyahu mengabaikan para pemilih dan pendukung sayap kanan.
Selain itu, Netanyahu juga menilai bahwa koalisi yang dibentuk Bennett bukanlah pemerintah persatuan tetapi pemerintah lemah yang akan merugikan Israel. Netanyahu bahkan membandingkan koalisi tersebut seperti politik di Suriah dan Iran yang kacau.
Partai Likud Netanyahu sebelumnya sudah mengajukan musyawarah tiga arah yang melibatkan Bennett dan Gideon Sa'ar, pemimpin partai New Hope. Dalam kesepakatan yang ditawarkan, akan dilakukan tiga rotasi kepemimpinan yang melibatkan Netanyahu, Bennett dan Sa'ar.
Akan tetapi, Bennett dan Sa'ar menolak tawaran tersebut. Mereka bersikukuh bahwa Netanyahu harud diganti. Sa'ar mengatakan "posisi dan kewajiban kami tetap (yakni) menggantikan kekuasaan Netanyahu."
3. Dampaknya bagi Palestina
Manuver politik dari Naftali Bennett mungkin memang mengancam posisi Benjamin Netanyahu. Akan tetapi dari beberapa pengamat, mereka menilai bahwa koalisi tersebut adalah koalisi yang rapuh dan mudah pecah.
Melansir dari laman The Guardian, Lapid yang mengklaim sebagai pemimpin partai sentris, harus bisa melakukan kesepakatan dengan banyak partai kecil lain, seperti partai buruh yang beraliran kiri dan partai Arab Islam yang memiliki kursi di Knesset. Itu harus dilakukan untuk mengumpulkan kekuatan sebanyak 61 dari 120 kursi di Knesset.
Namun, perbedaan ideologis koalisi itu terlalu besar untuk menjadi anggota aliansi penuh, yang berarti Lapid mungkin akan membentuk pemerintahan yang minoritas. Dengan perbedaan politik yang begitu signifikan, koalisi anti-Netanyahu bisa jadi akan pecah.
Koalisi anti-Netanyahu yang dipimpin oleh Lapid tersebut memiliki kesempatan sampai hari Rabu (2/6) untuk mengumumkan pemerintahan persatuan.
Di sisi lain di Palestina, pengumuman Bennett untuk bergabung dengan koalisi anti-Netanyahu dianggap tidak akan berpengaruh signifikan. Melansir dari laman Al Jazeera, pejabat dari Palestine Liberation Organization (PLO) mengatakan bahwa Bennett adalah ekstrim kanan yang tak jauh beda dengan Netanyahu.
Bennett adalah seorang jutawan perangkat lunak. Ia terjun ke politik pada tahun 2006 dan menjadi kepala staf Benjamin Netanyahu. Selama bertahun-tahun, ia bersekutu dengan Benjamin Netanyahu. Ia juga telah beberapa kali mendapatkan jabatan strategis seperti Menteri Pertahanan dan Menteri Pendidikan.
Sebagai seorang tokoh politik sayap kanan, pandangannya terhadap kebijakan untuk Palestina mirip dengan tokoh sayap kanan lainnya. Dalam salah satu pernyataannya, Bennett pernah mengatakan "saya akan melakukan segala daya saya untuk memastikan mereka (Palestina) tidak pernah mendapatkan negara."
