Jelang Kedatangan Trump, China Protes Paket Senjata AS untuk Taiwan
- China memprotes keras penjualan senjata AS senilai 11 miliar dolar ke Taiwan, menilai langkah itu melanggar prinsip ‘Satu China’ dan memperkeruh hubungan menjelang pertemuan Trump–Xi di Beijing.
- Parlemen Taiwan hanya menyetujui dua pertiga dari anggaran pertahanan 40 miliar dolar AS, memicu kekecewaan Washington dan membuka peluang Beijing memanfaatkan situasi tersebut dalam diplomasi dengan AS.
- Presiden Taiwan Lai Ching-te menegaskan Taiwan sebagai negara berdaulat, sementara Beijing menolak klaim itu dan menegaskan tekad kuat untuk menggagalkan setiap upaya kemerdekaan pulau tersebut.
Jakarta, IDN Times - China kembali menegaskan penolakannya terhadap penjualan senjata Amerika Serikat (AS) kepada Taiwan menjelang pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing pekan ini. Isu Taiwan dipastikan menjadi salah satu topik sensitif dalam agenda pertemuan dua pemimpin tersebut.
Pemerintah China menilai hubungan militer antara Washington dan Taipei melanggar komitmen yang selama ini disepakati kedua negara. Beijing juga meminta AS menghormati prinsip ‘Satu China’ yang menjadi dasar hubungan diplomatik kedua negara.
Juru bicara Kantor Urusan Taiwan China, Zhang Han, mengatakan Taiwan merupakan urusan internal China dan tidak boleh dicampuri pihak luar. “Kami dengan tegas menentang Amerika Serikat melakukan segala bentuk hubungan militer dengan wilayah Taiwan China, dan dengan tegas menentang Amerika Serikat menjual senjata kepada wilayah Taiwan China,” kata Zhang di Beijing, Rabu (13/5/2026).
Pernyataan itu disampaikan sebelum Donald Trump dijadwalkan memulai pertemuan tingkat tinggi dengan Xi Jinping di Beijing. Lawatan tersebut menjadi kunjungan pertama presiden AS ke China dalam hampir satu dekade.
1. Paket senjata AS jadi pemicu ketegangan
Ketegangan terbaru dipicu oleh keputusan pemerintahan Trump pada Desember lalu yang mengumumkan paket senjata senilai 11 miliar dolar AS untuk Taiwan. Paket itu disebut sebagai bantuan persenjataan terbesar yang pernah diberikan Washington kepada Taipei.
Dilansir dari Channel News Asia, Amerika Serikat memang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, tetapi secara hukum wajib membantu pulau itu mempertahankan diri. Kebijakan tersebut selama bertahun-tahun menjadi sumber friksi dengan Beijing.
Zhang Han menegaskan, Taiwan adalah inti dari kepentingan inti China. Ia juga menyebut komitmen yang dibuat pemerintahan-pemerintahan AS sebelumnya merupakan kewajiban internasional yang harus dipenuhi pihak Amerika Serikat.
Di sisi lain, Washington melalui kebijakan ‘Satu China’ secara resmi tidak mengambil posisi terkait kedaulatan Taiwan. Namun AS mengakui posisi Beijing yang menganggap pulau tersebut bagian dari wilayah China.
2. Anggaran pertahanan Taiwan jadi sorotan
Isu pertahanan Taiwan kembali mencuat setelah parlemen Taiwan yang dikuasai oposisi hanya menyetujui dua pertiga dari proposal anggaran pertahanan khusus senilai 40 miliar dolar AS yang diajukan Presiden Lai Ching-te.
Anggaran itu tetap mencakup pembelian senjata dari Amerika Serikat, tetapi memangkas sejumlah program domestik seperti pengembangan drone. Seorang pejabat senior AS pada Minggu lalu mengaku kecewa terhadap keputusan tersebut.
Menurut seorang pejabat keamanan senior Taiwan, Beijing kemungkinan akan memanfaatkan pengurangan anggaran itu sebagai alat diplomasi terhadap Trump.
China disebut bisa berargumen bahwa parlemen Taiwan sendiri tidak sepenuhnya mendukung pembelian senjata, sehingga AS diminta menghormati kehendak rakyat Taiwan dengan mengurangi dukungan pertahanan kepada Taipei.
Sebelumnya juga dilaporkan paket senjata kedua senilai sekitar 14 miliar dolar AS kemungkinan akan disetujui setelah Trump kembali dari China, meski statusnya saat ini belum jelas.
3. China tegaskan sikap soal kemerdekaan Taiwan
Presiden Taiwan Lai Ching-te pada Selasa lalu kembali menolak klaim kedaulatan Beijing atas Taiwan. Dalam pidatonya di Copenhagen Democracy Summit, Lai menyebut Taiwan sebagai negara berdaulat dan merdeka serta simbol demokrasi yang tidak akan tunduk pada tekanan.
Pernyataan itu langsung dibalas Beijing. Zhang Han menegaskan, Taiwan tidak pernah menjadi negara dan tidak akan pernah menjadi negara.
“Tekad kami untuk menentang kemerdekaan Taiwan sekuat batu, dan kemampuan kami untuk menghancurkan kemerdekaan Taiwan tidak dapat dipatahkan,” ujarnya.
Pernyataan keras dari kedua pihak memperlihatkan bahwa isu Taiwan masih menjadi salah satu titik paling sensitif dalam hubungan China dan Amerika Serikat, terutama menjelang pertemuan penting antara Trump dan Xi Jinping di Beijing.
