Iran Tawarkan Buka Selat Hormuz dalam 7 Hari ke Amerika Serikat

Kerangka draf awal perundingan antara Amerika Serikat dan Iran mengusulkan pemindahan timbunan uranium yang diperkaya tinggi milik Teheran ke negara ketiga yang disepakati, atau penurunan tingkat pengayaannya. Langkah pemindahan bahan nuklir itu dirancang sejalan dengan pembukaan kembali Selat Hormuz bagi pelayaran maritim internasional dalam waktu tujuh hari setelah kesepahaman awal tercapai.

Laporan Al Arabiya English mengungkapkan bahwa China berpotensi bertindak sebagai pihak penjamin atas pelaksanaan dan keberlanjutan kesepakatan tersebut. Selain itu, kerangka perundingan memuat usulan pemindahan lokasi pembicaraan langsung kedua negara ke Doha, beralih dari lokasi sebelumnya di Istanbul.

Skema perundingan ini menerapkan prinsip komitmen timbal balik yang setara, di mana langkah Teheran atas program nuklir dan keamanan maritim harus diimbangi oleh pelonggaran sanksi, blokade, serta pembatasan ekonomi dari Washington. Sebuah mekanisme verifikasi independen dirancang untuk menilai kepatuhan sebelum setiap fase implementasi dimulai, disertai mekanisme penyelesaian sengketa guna mencegah eskalasi konflik senjata kembali terulang.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa linimasa tujuh hari pembukaan Selat Hormuz akan segera berjalan begitu Amerika Serikat menyetujui tawaran tersebut, meski sejumlah tindakan tertentu harus diambil terlebih dahulu oleh Washington sesuai nota kesepahaman bulan Juni lalu. Dia menyatakan segala sesuatunya kini telah siap dan keputusan berada di tangan Washington.

Araghchi turut menolak adanya paksaan terhadap kedaulatan negaranya dalam upaya diplomasi tersebut. "Pilihan sekarang berada di tangan AS. Iran tidak menerima paksaan, ancaman, atau intimidasi, dan Iran tidak akan menyerahkan hak kedaulatannya di bawah tekanan," ujar Araghchi saat menghadiri Sidang Majelis Umum PBB, dikutip dari Arab News.

Rencana pembukaan perairan strategis itu dilaporkan mensyaratkan pelepasan aset Iran yang dibekukan dengan perkiraan nilai sedikitnya 12 miliar dolar AS atau setara Rp217,66 triliun. Kesepakatan tersebut juga menuntut pencabutan sanksi terhadap ekspor minyak Iran serta penghentian blokade laut yang dilancarkan angkatan laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Upaya peredaan ketegangan kian diperkuat dengan kedatangan delegasi Qatar di Teheran untuk berkonsultasi mengenai pemulihan gencatan senjata. Delegasi tersebut membawa surat dari Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance kepada pejabat keamanan Iran Mohsen Rezaei, yang dilaporkan disambut positif oleh pihak Teheran sebagai peluang diplomatik guna mencegah serangan militer lanjutan.

Meski dialog terbuka, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pihak Washington tidak terburu-buru untuk menyudahi perang karena merasa memiliki keunggulan waktu. Trump melontarkan klaim sepihak mengenai kesulitan domestik Teheran saat berbicara kepada jurnalis di Oval Office, "Ada pembicaraan. Mereka ingin bicara. Mereka terus berbicara. Namun lihat, mereka tidak membayar tentara mereka, mereka tidak membayar polisi mereka. Mereka berada dalam banyak masalah. Dan kita punya waktu, sejujurnya. Ini adalah perang, tetapi ini bukan perang biasa; kita telah berada di sana selama tujuh bulan."

Konfrontasi militer kedua pihak bermula pada akhir Februari 2026 ketika serangan Amerika Serikat dan Israel menewaskan pejabat tinggi Teheran termasuk Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei serta menyasar berbagai fasilitas vital. Teheran kemudian meluncurkan serangan balasan menggunakan rudal balistik dan pesawat nirawak ke sedikitnya sepuluh negara, sekaligus menutup navigasi kapal tanker energi di Selat Hormuz.