Jaksa AS Ungkap Bukti Upaya Trump Batalkan Hasil Pemilu 2020
- Jaksa Jack Smith menuduh Trump merencanakan penolakan hasil pemilu bahkan sebelum pemungutan suara selesai.
- Trump secara sengaja berbohong kepada publik, pejabat pemilu negara bagian, dan wakil presidennya sendiri.
- Trump menghadapi empat tuduhan pidana termasuk berkonspirasi menghalangi pengesahan hasil pemilu oleh Kongres dan memalsukan hasil pemilu.
Jakarta, IDN Times - Jaksa Jack Smith mengungkapkan detail baru tentang upaya mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk membatalkan hasil pemilu 2020. Dalam berkas pengadilan yang baru terungkap pada Rabu (2/10/2024), Smith menuduh Trump menggunakan cara-cara ilegal dalam upaya mempertahankan kekuasaan setelah kalah dalam pemilihan presiden.
Berkas setebal 165 halaman ini memaparkan bagaimana Trump merencanakan penolakan hasil pemilu bahkan sebelum pemungutan suara selesai. Jaksa menyebut Trump secara sengaja berbohong kepada publik, pejabat pemilu negara bagian, dan bahkan wakil presidennya sendiri dalam upaya untuk tetap berkuasa di Gedung Putih.
Berkas tersebut kemungkinan menjadi kesempatan terakhir bagi jaksa untuk merinci kasus mereka terhadap Trump sebelum pemilihan 5 November. Pasalnya, tidak akan ada persidangan terkait kasus Trump hingga pemilu AS usai.
1. Trump secara sadar membohongi publik
Jaksa memaparkan berbagai bukti yang menunjukkan kesengajaan Trump dalam menyebarkan klaim palsu tentang kecurangan pemilu. Berkas pengadilan mengungkap pernyataan kontroversial Trump kepada keluarganya.
"Tidak masalah apakah Anda menang atau kalah dalam pemilu. Anda tetap harus berjuang sekuat tenaga," ujar Trump, dilansir dari ABC News.
Ironisnya, jaksa mengklaim bahwa secara pribadi Trump sadar beberapa tuduhan kecurangan pemilu tersebut terdengar gila. Namun, di depan publik, ia tetap mempromosikan klaim-klaim tersebut.
Saat itu Trump telah diberitahu bahwa pengacaranya tidak akan bisa membuktikan klaim palsu tersebut di pengadilan.
"Detailnya tidak penting," kata Trump kepada salah satu penasihatnya menjawab kekhawatiran tersebut.
Berkas tersebut juga mengungkap percakapan pribadi antara Trump dan wakilnya kala itu, Mike Pence. Ia mendesak Trump untuk menerima hasil pemilu dan mencalonkan diri lagi pada 2024.
"Entahlah, 2024 masih terlalu jauh," jawab Trump menolak saran Pence, dilansir dari The Guardian.
2. Tim Trump ciptakan kekacauan di tempat pemungutan suara
Berkas pengadilan menguraikan berbagai upaya Trump dan sekutunya untuk menciptakan kekacauan di tempat pemungutan suara. Dalam satu kejadian, seorang karyawan kampanye Trump mendorong rekannya untuk membuat kerusuhan di tempat penghitungan suara yang sedang berlangsung di Detroit.
Trump kemudian menggunakan kekacauan ini untuk mendukung klaim kecurangannya. Jaksa menuduh Trump menghasut kekerasan pada 6 Januari 2021 dan menggambarkannya sebagai korek api yang sengaja dia nyalakan. Dalam pidatonya selama lebih dari satu jam, Trump disebut merancang pidato untuk membakar amarah pendukungnya dan memotivasi mereka untuk bergerak ke Capitol.
Lebih lanjut, jaksa menyatakan bahwa Trump mengabaikan puluhan keputusan pengadilan dan pejabat negara bagian yang menolak klaim hukumnya. Ia juga menggunakan akun Twitter-nya untuk menyebarkan klaim palsu tentang kecurangan pemilu dan menyerang mereka yang menantangnya.
3. Tim Trump kritik perilisan berkas
Trump kini menghadapi empat tuduhan pidana. Ia dituduh berkonspirasi menghalangi pengesahan hasil pemilu oleh Kongres, memalsukan hasil pemilu, dan melanggar hak pilih warga AS. Ia telah menyatakan tidak bersalah atas semua tuduhan tersebut.
Dilansir dari Associated Press, jaksa menegaskan bahwa upaya Trump membatalkan pemilu dilakukan demi kepentingan pribadi, bukan sebagai presiden.
Perilisan berkas ini menimbulkan kontroversi. Tim Trump menentang perilisan ini dan menyebutnya sebagai upaya mempengaruhi pemilihan dan melanggar kebijakan Departemen Kehakiman.
"Kasus ini hanyalah tuduhan politik sepihak yang melanggar konstitusi. Seharusnya dibatalkan total," tegas juru bicara kampanye Trump, Steven Cheung.
Hakim Tanya Chutkan, yang mengawasi kasus ini, mengkritik tim hukum Trump karena fokus pada retorika politik daripada masalah hukum dalam tanggapan mereka.
"Sikap seperti itu tidak membantu pengadilan, tidak pantas bagi pengacara berpengalaman, dan merusak proses peradilan," tegas Hakim Chutkan.
