Kemlu: Presiden Belum Putuskan Hadiri KTT Board of Peace
- Keputusan Presiden RI untuk menghadiri KTT BoP masih dipertimbangkan
- Rencana KTT BoP pertama akan membahas situasi di Gaza dan penggalangan dana pembangunan wilayah tersebut
- Kehadiran Board of Peace menuai kontroversi karena berpotensi menggerus peran PBB dalam penyelesaian konflik internasional
Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan, Indonesia telah menerima undangan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace (BoP) yang direncanakan berlangsung di Amerika Serikat pada Februari mendatang. Namun, hingga kini Presiden Republik Indonesia belum memutuskan apakah akan menghadiri pertemuan tingkat tinggi tersebut.
Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl Mulachela mengatakan keputusan terkait kehadiran Presiden masih dalam tahap pertimbangan, dan belum ada kepastian resmi.
KTT BoP perdana ini dijadwalkan membahas situasi di Gaza dan berpotensi dimanfaatkan untuk penggalangan dana pembangunan wilayah tersebut di tengah konflik yang masih berlangsung.
1. Keputusan masih dipertimbangkan
Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl Mulachela, menjelaskan undangan KTT BoP memang telah diterima pemerintah Indonesia.
“Sebelum ini disampaikan oleh Pak Mensesneg bahwa memang kita menerima undangan tersebut, tapi Bapak Presiden masih belum memutuskan, masih pertimbangkan,” ujar Nabyl di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai keputusan Presiden untuk menghadiri pertemuan tersebut.
“Kami sendiri belum menerima informasi secara resmi mengenai hal tersebut. Belum ada informasi resminya. Masih dipertimbangkan,” katanya.
Menurut Vahd Nabyl, surat undangan tersebut telah diterima sebagaimana sebelumnya disampaikan Menteri Sekretaris Negara, namun belum ada keputusan final dari Presiden.
2. Rencana KTT BoP dan agenda pembahasan Gaza
Gedung Putih dilaporkan berencana menggelar KTT Board of Peace pertama pada 19 Februari mendatang. Laporan tersebut mengutip pernyataan sejumlah pejabat dan diplomat dari empat negara anggota BoP.
Menurut laporan media Axios, rencana pertemuan ini masih berada pada tahap awal dan dapat mengalami perubahan. Jika terlaksana, pertemuan para pemimpin negara anggota BoP juga disebut akan dimanfaatkan untuk penggalangan dana bagi pembangunan Gaza.
Axios melaporkan KTT BoP akan digelar di U.S. Institute of Peace, Washington, dan akan secara khusus membahas situasi di Gaza yang terus memburuk akibat konflik berkepanjangan.
3. Kontroversi Board of Peace
Sehari sebelum rencana KTT BoP, tepatnya pada 17 Februari 2026, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump meluncurkan Board of Peace pada akhir Januari lalu, dan mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin badan tersebut, yang diklaim bertujuan membantu menyelesaikan konflik global.
Namun, sejumlah pakar menilai kehadiran BoP berpotensi menggerus peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penyelesaian konflik internasional. Sejumlah negara Timur Tengah telah bergabung dengan BoP, termasuk Indonesia yang turut serta saat BoP pertama kali diluncurkan di Davos, Swiss.
Di sisi lain, gencatan senjata di Gaza dilaporkan kerap dilanggar. Sekitar 550 warga Palestina dan tentara Israel disebut tewas selama masa gencatan senjata. Serangan Israel ke Gaza telah berlangsung sejak 2023, dengan lebih dari 71 ribu warga Palestina dilaporkan meninggal dunia.
Kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut terus memburuk akibat kelaparan yang terjadi di tengah serangan yang berlanjut.
