Jakarta, IDN Times - Presiden Kazakhstan, Kassym Jomart Tokayev, pada Sabtu (25/7/2026), mendesak Presiden Rusia, Vladimir Putin untuk membekukan perang di Ukraina. Ia meminta Rusia untuk memulai kembali negosiasi yang dimediasi oleh Turki.
Sebelumnya, Kazakhstan sudah mengurangi produksi minyak dalam sepekan terakhir. Penurunan produksi disebabkan oleh serangan drone di terminal Caspian Pipeline Consortium (CPC) milik Rusia di Laut Hitam.
Tokayev mengatakan bahwa perang Ukraina adalah perang antarnegara bukan perang sipil. Ia menolak narasi Kremlin yang selama ini menyebut bahwa perang Ukraina adalah perang sipil.
“Ini bukan perang sipil. Kami memperlakukan rakyat Ukraina, budaya mereka, dan bahasa mereka dengan penuh hormat dan kami percaya konflik ini bukan seluruhnya jelas bagi semua orang, termasuk kita sendiri,” tuturnya, dikutip dari United24.
Namun, Tokayev menyatakan bahwa rakyat Rusia dan Ukraina adalah saudara. Ia menyayangkan korban dari kedua belah pihak dan kelanjutan perang hanya akan menguntungkan pihak lain.
Pada saat yang sama, Tokayev mengungkapkan hubungan strategis antara Kazakhstan dan Rusia. Menurutnya, Kazakhstan akan terus melanjutkan hubungan baik dengan Rusia.
“Kazakhstan selama ini melihat Rusia bukan ragu dan memandang sebagai negara dengan kekuatan besar. Kami tetap berkomitmen untuk kerja sama strategis dengan Rusia,” tuturnya.
Sementara itu, Kazakhstan terus melanjutkan relasi baik dengan Ukraina usai serangan Rusia ke Ukraina. Kazakhstan juga terus mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina.
Tokayev menyebut, Kazakhstan tetap menjadi salah satu tujuan utama investasi Rusia yang jumlahnya mencapai 30 miliar dolar AS (Rp537 miliar) dalam 2 dekade. Kerja sama ini disebut sudah menguntungkan Kazakhstan dengan pembukaan lebih dari 20 ribu perusahaan asal Rusia.
Dilansir dari Kazinform, Kazakhstan juga meningkatkan investasi di Rusia yang sudah menembus 9 miliar dolar AS (Rp161,2 miliar) dengan pembukaan sejumlah bisnis. Kerja sama industri antara Rusia dan Kazakhstan menjadi area kunci dalam agenda ekonomi kedua negara.