Kemenlu Ungkap Alasan RI Dukung Resolusi PBB yang Kecam Agresi Rusia

Alasan lainnya adalah Indonesia menilai Rusia telah melanggar prinsip kedaulatan, yang merupakan prinsip dasar dalam hubungan bernegara dan hukum internasional.

“Untuk itu, Indonesia menolak segala tindakan yang merusak prinsip-prinsip tersebut, termasuk agresi militer dan dukungan terhadap separatisme terhadap negara-negara berdaulat,” kata Indonesia dalam keterangannya.

“Serangan terhadap Ukraina mengakibatkan hilangnya nyawa tak berdosa dan pengungsian besar-besaran, yang juga berdampak pada sejumlah besar warga negara Indonesia yang tinggal di Ukraina,” tambahnya.

Di sisi lain, Indonesia menilai, resolusi yang ditolak oleh 5 negara itu menyoroti kekerasan yang tidak hanya dilakukan oleh Rusia semata.

“Indonesia menyadari bahwa eskalasi kekerasan tidak hanya dilakukan oleh satu pihak yang berkonflik saja. Untuk alasan inilah, (Indonesia) menyerukan penghentian permusuhan, pengurangan eskalasi konflik, dan agar semua pihak segera mengupayakan perdamaian melalui dialog dan diplomasi,” terangnya.

Selain itu, resolusi juga mengajak komunitas internasional dan PBB untuk lebih aktif merespons perang yang menyebabkan 1,5 juta warga Ukraina mengungsi.

“Kami mendorong komunitas internasional untuk berkontribusi pada penurunan eskalasi situasi dengan menciptakan lingkungan yang memungkinkan dan kondusif untuk negosiasi antarpihak, dan bukan dengan memicu permusuhan.”

“Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, Indonesia telah memberikan suara mendukung resolusi ini.”

Sebagai informasi, guru besar hukum internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menyayangkan keputusan pemerintah yang mendukung (to vote) resolusi tersebut atas empat alasan.

Pertama, resolusi itu menempatkan negara-negara yang mendukung bak ‘hakim’ karena menyalahkan keputusan Rusia menyerang Ukraina. Padahal, kata Hikmahanto, Rusia pasti memiliki landasan hukum ketika memobilisasi pasukannya melintasi teritori.

Kedua, resolusi itu menempatkan Indonesia dan negara yang mendukung sebagai ‘antek’ Amerika Serikat (AS) beserta sekutunya.

Ketiga, Indonesia dianggap tidak belajar dari kasus Timor Timur.

Keempat, posisi Kementerian Luar Negeri dianggap bertentangan dengan ungkapan Presiden Joko Widodo yang menyerukan ‘setop perang’.

Menurut Hikmahanto, Indonesia harusnya memilih abstain. Keputusan ini dapat mempersulit posisi Indonesia yang hendak memainkan peran sebagai juru damai.

“Posisi Indonesia dalam voting resolusi ini adalah mendukung. Patut disayangkan. Harusnya Indonesia abstain,” kata Hikmahanto kepada IDN Times.