Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Korea Selatan: Banyak Informasi Palsu di Dokumen AS yang Bocor

Pertemuan Presiden Amerika Serikat Joe Biden (kiri) dengan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol di Seoul pada Sabtu (21/5/2022). (twitter.com/POTUS)

Jakarta, IDN Times - Kantor Kepresidenan Korea Selatan (Korsel) mengatakan bahwa sebagian besar informasi pada dokumen-dokumen milik Amerika Serikat (AS) yang bocor, banyak yang palsu.

Dilansir dari Japan Times, Selasa (11/4/2023), dokumen tersebut juga merinci bahwa AS memata-matai Seoul dan dibantah oleh Negeri Gingseng tersebut.

“Kebanyakan dokumen tersebut dibuat-buat,” sebut pernyataan dari Kantor Kepresidenan Korsel.

1. Tidak disebutkan bagian mana yang salah

Meski demikian, Seoul tidak menyebutkan bagian mana dari dokumen tersebut yang salah.

Sebaliknya, Korsel akan mendukung AS untuk menyelidiki kasus ini dan memperkuat kerja sama ke depannya.

Usai dokumen ini bocor, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Menteri Pertahanan Korsel Lee Jong Sup pun sudah berkomunikasi terkait insiden ini.

2. Joe Biden dan Yoon Suk Yeol akan bertemu bulan ini

Presiden Amerika Serikat Joe Biden (kiri) saat bertemu dengan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol di Seoul pada Sabtu (21/5/2022). (instagram.com/President Joe Biden)

Kebocoran dokumen yang juga memuat soal urusan politik Korsel ini bocor tiga minggu sebelum pertemuan Presiden AS Joe Biden dan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol pada 26 April mendatang.

Beberapa dokumen ini berlabel ‘rahasia’ dan ‘sangat rahasia’ menunjukkan sejumlah informasi terkait Korsel, Ukraina, bahkan Israel.

3. Menyangkut soal Korea Selatan

Yoon Suk-yeol, presiden baru Korea Selatan (Instagram.com/sukyeol.yoon)

Satu dokumen lainnya menyebutkan bahwa dua pejabat senior keamanan nasional Korsel menolak permintaan AS agar mereka bisa menyumbang amunisi ke Ukraina.

Hal tersebut bakal melanggar kebijakan Seoul untuk tidak memasok bantuan ke negara-negara yang sedang berperang.

Menurut dokumen tersebut, salah satu pejabat menyarankan untuk menghindari kebijakan itu dengan cara menjual amunisi ke Polandia.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Sonya Michaella
EditorSonya Michaella
Follow Us