Jakarta, IDN Times - Kuba akhirnya memperbolehkan tokoh oposisi dan seniman, Luis Manuel Otero Alcantara untuk pergi ke Amerika Serikat (AS) pada Jumat (17/7/2026). Keputusan ini menyusul permintaan Otero kepada rezim Kuba untuk dibebaskan dengan syarat.
Otero Alcantara sudah ditahan di Penjara Guanajay selama 5 tahun lamanya dan seharusnya sudah dibebaskan pada 9 Juli lalu. Seniman berusia 38 tahun itu ditangkap saat akan ikut demonstrasi besar di Kuba pada 11 Juli 2021.
Persetujuan ini disampaikan oleh seorang aktivis Kuba, Anamely Ramos dalam media sosialnya. Ia menyebut, terdapat beberapa upaya untuk membebaskan Otero Alcantara dari penahanan yang tidak adil dengan alasan kemanusiaan.
Dilansir EFE, Otero Alcantara sudah menyetujui bergabung sejak awal 2023 untuk mengasingkan diri ke luar negeri. Keputusan ini dipilih karena menjadi satu-satunya cara untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai seniman dan aktivis Kuba setelah ditekan selama bertahun-tahun.
Organisasi penegak hak asasi manusia (HAM) Kuba yang berbasis di Miami, Cubalex menyebut bahwa Otero sudah dipindahkan dari penjara ke fasilitas milik otoritas setempat pada 7 Juli atau dua hari sebelum dibebaskan. Tindakan itu disebut untuk menghalangi pembebasannya.
Dilansir The Guardian, Cubalex menuding pemerintah Kuba sengaja mengisolasi seniman itu sembari menunggu kepergiannya ke AS. Sebab, Havana menuduh Otero Alcantara sebagai tokoh yang beraksi atas perintah dari Washington untuk merusak stabilitas negara.
Sementara, Otero Alcantara hanya satu dari ribuan tahanan politik di negara Karibia tersebut. Organisasi penegak HAM, Prisoners Defenders mengatakan ada sebanyak 1.306 tahanan politik di Kuba hingga saat ini.
Pekan ini, AS sudah menjatuhkan sanksi kepada Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Kuba dan sembilan perusahaan di negara Karibia tersebut. Sanksi ini disebut untuk menekan pendapatan rezim Kuba.
Dilansir The Latin Times, Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez menyebut bahwa AS sengaja memerangi rakyat Kuba dengan memutus sumber penghidupannya. Menurutnya, tindakan ini adalah bentuk dari kriminalitas dan genosida.
Sanksi ini membuat seluruh properti milik perusahaan yang terkena sanksi di yurisdiksi AS akan dibekukan. Sedangkan individu dan perusahaan di AS dilarang berhubungan dengan pihak yang terdampak sanksi.