Bolsonaro dipakai gelang kaki elektronik dan dilarang media sosial.
Bolsonaro diduga melobi Trump untuk menekan Brasil.
Brasil tidak akan tunduk pada tekanan AS terkait kasus Bolsonaro.
Jakarta, IDN Times - Mahkamah Agung Brasil memerintahkan mantan presiden Jair Bolsonaro untuk memakai gelang kaki elektronik. Perintah ini dikeluarkan setelah polisi federal menggerebek kediamannya pada Jumat (18/7/2025).
Pengadilan menyebut adanya risiko nyata bahwa Bolsonaro akan kabur dari negara itu untuk menghindari proses hukum. Ia kini menjadi terdakwa dalam kasus dugaan upaya kudeta untuk mempertahankan kekuasaan setelah kalah dalam pemilu.
Selain gelang kaki, Bolsonaro juga dikenai jam malam dan dilarang total menggunakan media sosial. Ia juga dilarang berkomunikasi dengan putranya, Eduardo Bolsonaro, yang merupakan seorang anggota kongres.
Perintah pengadilan melarangnya mendekati atau menghubungi diplomat serta kedutaan besar negara asing. Dalam penggerebekan di kantornya, polisi menemukan uang tunai sekitar 14 ribu dolar AS (setara Rp228 juta).
Bolsonaro membantah uang tersebut ilegal dan mengaku siap menunjukkan bukti kepemilikannya. Ia juga menyangkal tuduhan bahwa dirinya berencana untuk melarikan diri dari Brasil.
"Ini adalah penghinaan tertinggi. Saya ini seorang mantan presiden, usia saya 70 tahun, dan saya tidak pernah berpikir untuk kabur dari Brasil," katanya, dilansir CNN.
Tim pengacaranya menyebut keputusan itu mengejutkan. Mereka mengklaim bahwa Bolsonaro selalu bersikap kooperatif selama proses hukum.
Bolsonaro dan putranya dicurigai telah melobi pemerintah AS untuk menjatuhkan sanksi terhadap Brasil. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengancam akan memberlakukan tarif 50 persen untuk produk-produk Brasil.
Trump mendesak agar kasus hukum terhadap Bolsonaro dihentikan. Ia menyebut kasus yang menjerat sekutunya itu tidak adil dan berjanji akan terus memantau persidangan.
"Dia tidak bersalah atas apa pun, kecuali karena telah berjuang untuk rakyat. Saya akan mengawasi dengan saksama," tulis Trump, dilansir dari Al Jazeera.
Pemerintah AS juga telah mencabut visa milik sejumlah pejabat pengadilan Brasil termasuk Hakim Agung Alexandre de Moraes dan anggota keluarga mereka.
Presiden Brasil, Lula da Silva, menyebut ancaman tarif AS sebagai bentuk pemerasan. Ia menegaskan, peradilan dan kedaulatan negaranya tidak bisa dicampuri pihak asing.
"Brasil sedang mempertimbangkan tarif balasan untuk barang-barang AS. Tidak ada orang asing yang akan memberi perintah kepada presiden," kata Lula, dilansir NPR.
Kasus utama yang menjerat Bolsonaro adalah dugaan perencanaan kudeta untuk membatalkan hasil pemilu 2022. Ia dituduh berusaha mencegah rivalnya, Lula, mengambil alih kursi kepresidenan.
Bolsonaro menghadapi lima dakwaan, termasuk keterlibatan dalam organisasi kriminal bersenjata. Jika terbukti bersalah, ia dapat dijatuhi hukuman penjara hingga puluhan tahun, dilansir BBC.