Para Menlu G7 Serukan Jeda Kemanusiaan di Gaza
Jakarta, IDN Times - Para menteri luar negeri (Menlu) dari negara-negara G7 telah mengakhiri pertemuan dua hari mereka di Tokyo. Mereka menerbitkan pernyataan bersama pada Rabu (8/11/2023), yang menyerukan jeda kemanusiaan dalam Perang Israel-Hamas.
Menlu Jepang Yoko Kamikawa mengumumkan pernyataan tersebut pada konferensi pers. Para menteri menegaskan bahwa mereka mengutuk serangan teror yang dilakukan Hamas dan pihak lain pada 7 Oktober 2023, serta mengupayakan pembebasan segera para sandera. Mereka juga menekankan bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri dan warganya.
G7 beranggotakan Amerika Serikat (AS), Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis, serta Uni Eropa.
1. Pernyataan bersama para Menlu G7
Para menteri menegaskan pentingnya melindungi warga sipil, mematuhi hukum internasional, termasuk hukum humaniter, dan perlunya mencegah eskalasi dan perluasan konflik.
"Kami menekankan perlunya tindakan segera untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Semua pihak harus mengizinkan dukungan kemanusiaan tanpa hambatan bagi warga sipil, termasuk makanan, air, perawatan medis, bahan bakar, tempat tinggal, serta akses bagi pekerja kemanusiaan," kata pernyataan bersama para Menlu G7, dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Jepang.
"Kami mendukung jeda kemanusiaan dan 2 koridor untuk memfasilitasi bantuan yang sangat dibutuhkan, pergerakan sipil, dan pembebasan sandera," sambungnya.
Para menlu berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra-mitranya guna mempersiapkan solusi jangka panjang yang berkelanjutan bagi Gaza dan kembali ke proses perdamaian yang lebih luas sejalan dengan kesepakatan inernasional.
"Kami menggarisbawahi solusi dua negara, yang memimpikan Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai, aman, dan saling mengakui, tetap menjadi satu-satunya jalan menuju keadilan, perdamaian yang abadi, dan terjamin," menurut pernyataan itu.
Meski begitu, para Menlu G7 menahan diri untuk tidak mengkritik pembalasan besar-besaran yang dilakukan Israel, yang telah lama didukung oleh AS.
2. Komunitas internasional menyerukan gencatan senjata di Gaza, Israel menolak
Mengingat kasus kejahatan rasial yang dipicu oleh perang telah terjadi di beberapa negara G7, para menteri berjanji untuk menolak anti-semitisme dan Islamofobia dalam bentuk apa pun, di mana pun di dunia.
Anggota G7 juga telah menjanjikan tambahan 500 juta dolar AS (sekitar Rp7,8 triliun) untuk warga Palestina, termasuk melalui badan-badan PBB dan kemanusiaan lainnya.
Dilansir Kyodo News, Israel telah memperluas operasi udara dan daratnya di Gaza, meskipun komunitas internasional telah berulang kali menyerukan gencatan senjata kemanusiaan.
Selama panggilan telepon pada Senin, Presiden AS Joe Biden dilaporkan mengusulkan jeda pertempuran selama tiga hari kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, guna membantu menjamin pembebasan beberapa sandera yang ditahan oleh Hamas. Namun, gagasan tersebut ditolak.
Dalam perangnya di Palestina, Israel menggunakan kekuatan yang tidak proporsional dan bertindak di luar jangkauan pertahanan diri. Hal ini mendorong beberapa negara menarik duta besar mereka.
3. Situasi terkini di Palestina
UNRWA melaporkan pada 8 November, hampir 1,5 juta orang telah mengungsi di Jalur Gaza sejak perang berkecamuk. Sekitar 730 ribu pengungsi internal kini berlindung di 151 instalasi UNRWA di lima gubernuran Jalur Gaza, termasuk di utara. Lebih dari 570 ribu pengungsi berlindung di 94 fasilitas di wilayah tengah, Khan Younis, dan Rafah.
Menurut Kementerian Kesehan di Gaza, lebih dari 10.328 orang, termasuk 2.550 perempuan, 4.237 anak-anak, dan 631 orang lanjut usia telah terbunuh di Jalur Gaza sejak bulan lalu. Sementara itu, lebih dari 25.956 orang terluka. Jumlah ini belum termasuk 2.260 orang yang dilaporkan hilang.
Di Tepi Barat, OCHA melaporkan bahwa sejak perang meletus, 150 warga Palestina, termasuk 44 anak-anak telah dibunuh oleh Pasukan Keamanan Israel (ISF).
Sementara itu, lebih dari 1.400 orang tewas dalam serangan Hamas terhadap Israel.
