Para Pemimpin BRICS Tolak Pengusiran Gaza, Tuntut Hak Warga Palestina

Dilansir TRT World, Deklarasi New Delhi menyerukan diakhirinya segala bentuk kebijakan yang bertujuan memindahkan paksa penduduk Palestina dari Gaza dan Tepi Barat yang diduduki. Para pemimpin BRICS menegaskan kekhawatiran terhadap berbagai pengaturan yang dapat mencederai hak-hak yang tidak dapat dicabut rakyat Palestina serta melegitimasi atau memperpanjang pendudukan wilayah oleh Israel. Selain itu, deklarasi ini mendesak seluruh pihak untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB guna memastikan pemeliharaan gencatan senjata dan penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa rintangan.

Dalam dokumen kesepakatan tersebut, para pemimpin BRICS juga menegaskan kembali komitmen terhadap solusi damai demi mengakhiri konflik di kawasan. "Kami menegaskan kembali bahwa solusi yang adil dan langgeng untuk konflik Israel-Palestina hanya dapat dicapai melalui cara-cara damai dan bergantung pada pemenuhan hak-hak sah rakyat Palestina, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak untuk kembali," bunyi deklarasi bersama tersebut. BRICS turut menegaskan dukungan penuh agar Negara Palestina memperoleh status keanggotaan penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pemerintah Palestina melalui Kementerian Luar Negeri pada Sabtu (12/9/2026) menyampaikan sambutan baik atas isi deklarasi yang disahkan dalam KTT BRICS di India. Mereka memuji penegasan aliansi tersebut yang menentang upaya pengusiran paksa warga Palestina dari tanah mereka, termasuk di wilayah Yerusalem Timur yang diduduki. Kementerian Luar Negeri Palestina menilai sikap tegas blok ekonomi tersebut telah sejalan dengan ketentuan hukum internasional serta berbagai resolusi PBB terkait.

Kementerian Luar Negeri Palestina juga menyambut dukungan deklarasi terhadap mandat Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) serta seruan perlindungan tempat suci dan memastikan akses ke tempat suci tersebut di Yerusalem Timur yang diduduki. "Penerapan posisi dan penegasan yang tercantum dalam deklarasi BRICS membutuhkan penghentian pendudukan Israel dan pemberian kesempatan bagi rakyat Palestina untuk menjalankan hak-hak mereka yang tidak dapat dicabut," ungkap Kementerian Luar Negeri Palestina. Mereka pun menekankan pentingnya menerjemahkan komitmen diplomatik tersebut ke dalam langkah-langkah praktis dan konkret.

Di samping menyoroti isu Palestina, KTT BRICS turut menyerukan peningkatan upaya damai dalam mencegah dan menyelesaikan konflik bersenjata di tengah perang yang terjadi di Iran serta Ukraina. Mengingat kondisi polarisasi dan ketidakpercayaan global saat ini, BRICS meminta masyarakat internasional menempuh langkah-langkah politik-diplomatik demi meredakan potensi benturan. Aliansi ini juga mendorong organisasi kawasan untuk berperan aktif dalam pencegahan dan penyelesaian konflik, termasuk dengan menangani akar penyebabnya.

Para pemimpin BRICS turut menaruh perhatian serius terhadap meningkatnya risiko konflik nuklir sehingga mendesak langkah perlucutan senjata, pengendalian persenjataan, serta nonproliferasi. Mereka menyuarakan kekhawatiran mendalam atas serangan-serangan yang disengaja terhadap infrastruktur sipil maupun instalasi nuklir damai. "Pengamanan nuklir, keselamatan, dan keamanan harus selalu ditegakkan, termasuk dalam konflik bersenjata, untuk melindungi manusia dan lingkungan dari bahaya," tegas deklarasi New Delhi.

Kelompok BRICS kini beranggotakan 11 negara usai perluasan keanggotaan sejak 2024 yang memasukkan Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, menyusul anggota lamanya yaitu Brasil, Rusia, India, China, serta Afrika Selatan. Dilansir TRT World, persekutuan ini secara kolektif mewakili sekitar separuh dari total penduduk dunia dan menguasai kurang lebih 40 persen keluaran ekonomi global.