PBB Desak Setop Perang Sudan usai Serangan Drone Tewaskan 300 Orang

Guterres mengatakan bahwa perang sipil Sudan sudah diinfiltrasi oleh pihak eksternal dan justru menargetkan warga sipil. Ia mendesak agar warga sipil Sudan harus dilindungi dan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan ke korban dengan cepat. 

Dilansir Democrata, Guterres meminta agar persatuan, kedaulatan, dan integritas teritorial Sudan tetap terjaga. Menurutnya, rakyat Sudan yang seharusnya berhak menentukan masa depannya lewat proses pemilihan umum yang inklusif bukan melalui konflik berkepanjangan. 

Pekan lalu, Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Volker Tuerk mengecam keras eskalasi serangan drone di Sudan. Sebab, serangan drone tersebut sudah membunuh 306 orang dan menyebabkan ratusan orang terluka hanya dalam waktu 3 pekan. 

“Naiknya penggunaan drone menyebabkan mayoritas korban tewas justru berasal dari warga sipil Sudan pada tahun ini. Ini menunjukkan situasi yang mengerikan dari banyaknya korban tewas,” ungkap Tuerk, dikutip dari UN News.

Militer Sudan dan RSF saling balas serangan menggunakan drone. Namun, mereka menargetkan rumah warga, pasar, rumah sakit, dan infrastruktur listrik dan air di Kordofan, Darfur, Blue Nile, Khartoum, dan wilayah lain. 

Pada Minggu (26/10/2026), RSF sudah meluncurkan serangan drone ke lima stasiun pembangkit listrik di Al Jazira, Gedaref, dan White Nile. Serangan ini menyebabkan mati listrik massal di sebagian besar area tiga negara bagian tersebut. 

Dilansir The Daily Star, ketiga negara bagian itu dikuasai oleh militer Sudan sejak April 2023. Serangan RSF ini menjadi lanjutan saling balas serangan antara militer Sudan dan RSF yang menargetkan infrastruktur kepentingan warga sipil.