Trump Sebut Libya Negara Penuh Teroris dan Koridor Imigrasi Ilegal
- Donald Trump menyebut Libya jalur utama imigrasi ilegal dan pernah memasukkannya dalam kategori negara penuh teroris, meski kemudian mendorong penguatan kerja sama dengan Tripoli.
- Trump menghormati pengorbanan rakyat Libya melawan ISIS, menyerukan persatuan institusi, transisi pemerintahan menuju pemilu, serta penghentian penggunaan Libya sebagai koridor migrasi ilegal.
- Pemerintah Libya memprotes pernyataan Trump dan memanggil perwakilan AS; sementara pengadilan Boston menunda deportasi imigran ke Libya karena prosedur pemberitahuan dan banding belum dipenuhi.
Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pada Minggu (25/10/2026), menyebut Libya sebagai negara antah berantah dan menjadi jalur utama migrasi ilegal. Usai hinaan tersebut, tak lama, Trump mendorong penguatan kerja sama antara AS dan Libya.
Meskipun demikian, presiden sayap kanan AS itu juga mendorong persatuan di Libya dan konsolidasi institusinya. Ia pun mengharapkan transisi pemerintahan di Libya yang mengarah pada pemilihan umum (pemilu).
1. Trump sebut rakyat Libya rela berkorban melawan ISIS
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons) Trump mengungkapkan bahwa rakyat Libya harus bangga atas ketangguhannya dalam melawan terorisme. Menurutnya, rakyat Libya layak mendapat perdamaian dan kesejahteraan atas pengorbanannya.
“Kami menghormati rakyat Libya atas pengorbanan mereka dalam melawan ISIS, musuh bersama rakyat kami. Meskipun demikian, Libya tetap tidak boleh menjadi jalur imigrasi ilegal dan ini harus berakhir sekarang juga,” ungkapnya, dikutip dari The Hill.
Pernyataan ini berbeda dari sebelumnya yang memasukkan Libya dalam daftar negara yang memelihara teroris. Trump menyebut bahwa Libya, Yaman, Haiti, dan Somalia sebagai negara penuh teroris.
2. Libya protes hinaan Trump ke negaranya
ilustrasi bendera Libya (unsplash.com/aboodi_vm) Kementerian Luar Negeri Libya memprotes hinaan Trump yang menilai negaranya memelihara teroris. Pemerintah setempat bahkan sudah memanggil kuasa usaha di Kedutaan Besar AS di Tripoli untuk menjelaskan lebih lanjut soal pernyataan Trump.
Dilansir The Libya Observer, pemerintah Persatuan Nasional Libya (GNU) mengatakan bahwa pernyataan Trump merusak harga diri rakyat Libya. Mereka menekankan agar AS menghormati Libya dan menjaga kedaulatan sebagai landasan utama hubungan kedua negara.
3. AS tunda pengiriman imigran ke Libya
ilustrasi bendera Amerika Serikat (unsplash.com/cscreates) Pada Mei, rencana pemerintahan Trump untuk mendeportasi imigran ilegal ke Libya mendapatkan penolakan dari pengadilan. Menurut Hakim Pengadilan Boston, Brian Murphy, deportasi imigran dari AS ke Libya ini melanggar aturan sebelum proses deportasi.
Dilansir Business Insider Africa, Murphy mendesak pemerintah AS memberikan peringatan tertulis kepada imigran dengan bahasa yang mereka pahami. Para imigran juga harus mendapat kesempatan mengajukan banding untuk mencegah deportasi.
