Jakarta, IDN Times - Pemerintah koalisi Austria mengumumkan rencana perpanjangan masa wajib militer dari enam bulan menjadi sembilan bulan pada Senin (27/7/2026). Kebijakan ini disiapkan untuk merespons perubahan situasi keamanan di Eropa.
Selain memperpanjang masa dinas, pemerintah mengusulkan pembaruan sistem pasukan cadangan dan peningkatan insentif bagi peserta. Rencana tersebut masih membutuhkan persetujuan parlemen sebelum resmi berlaku.
Pemerintah Austria mengusulkan perpanjangan masa wajib militer bagi pemuda menjadi sembilan bulan. Bagi peserta yang memilih layanan sipil, tersedia opsi perpanjangan masa pengabdian selama dua bulan secara sukarela.
Dalam skema baru ini, lulusan wajib militer diwajibkan mengikuti latihan pasukan cadangan selama 10 tahun. Pemerintah juga menawarkan insentif berupa tambahan hak cuti dan kenaikan uang saku bulanan menjadi 1.000 euro (Rp20,55 juta). Pemuda berusia 18 tahun tetap dapat memilih antara dinas militer atau layanan sipil, seperti bekerja di panti jompo atau layanan ambulans.
"Langkah ini menunjukkan bahwa Austria harus mengambil tanggung jawab lebih besar demi kemandirian dan perlindungan masyarakat," kata Kanselir Christian Stocker.
Selama beberapa dekade, militer Austria yang berstatus netral lebih banyak menjalankan tugas perlindungan sipil saat bencana alam serta membantu pengamanan perbatasan. Namun, pemerintah menilai ancaman keamanan di Eropa telah berubah secara signifikan. Perang Rusia-Ukraina, ancaman siber, serta ancaman hibrida menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan baru ini.
"Situasi keamanan telah berubah secara mendasar dalam beberapa tahun dan bulan terakhir," ujar Christian Stocker.
Stocker menambahkan bahwa perang Rusia-Ukraina membuktikan pentingnya Austria memperkuat kemampuan pertahanan nasional tanpa mengabaikan status netralnya.
Perubahan masa wajib militer tidak dapat langsung diterapkan karena memerlukan revisi undang-undang. Pemerintah koalisi wajib mengantongi dukungan mayoritas dua pertiga suara di parlemen agar usulan tersebut disahkan.
Karena jumlah suaranya belum mencukupi, pemerintah perlu membangun kesepakatan dengan partai-partai oposisi, termasuk Partai Hijau atau Partai Kebebasan.
Hingga saat ini, pembicaraan resmi dengan pihak oposisi dilaporkan belum dimulai. Persetujuan parlemen akan menjadi penentu utama terwujudnya reformasi sistem pertahanan Austria.