Austria Adili 2 Eks Pejabat Assad atas Kasus Penyiksaan di Suriah
- Pengadilan Austria mengadili dua eks pejabat intelijen Suriah atas tuduhan penyiksaan terhadap puluhan tahanan sipil di Raqqa antara 2011–2013, dengan 18 saksi korban dijadwalkan memberi kesaksian.
- Khaled al-Halabi dan Musab Abu Rukbah membantah seluruh dakwaan, menyatakan tidak terlibat kekerasan serta menilai bukti jaksa lemah dan identifikasi saksi berpotensi keliru.
- Kasus ini turut mengungkap peran Mossad dalam pelarian Halabi ke Austria melalui operasi rahasia ‘White Milk’, yang memicu skandal besar di tubuh intelijen Austria.
Jakarta, IDN Times - Pengadilan Austria mulai menggelar sidang terhadap dua mantan pejabat intelijen rezim eks Presiden Suriah Bashar al-Assad pada Senin (1/6/2026). Mereka dituduh melakukan penyiksaan kejam terhadap puluhan tahanan sipil selama perang saudara di Suriah.
Kedua terdakwa adalah mantan Jenderal Khaled al-Halabi dan mantan Letnan Kolonel Musab Abu Rukbah. Kasus yang menyita perhatian Eropa ini menyoroti dugaan kejahatan perang di kota Raqqa antara tahun 2011 hingga 2013.
1. Sidang hadirkan belasan saksi dan korban penyiksaan
Pengadilan Austria memiliki wewenang mengadili kasus ini karena kedua terdakwa mencari suaka dan menetap di sana sejak tahun 2015. Persidangan ini dijadwalkan berlangsung selama 13 hari hingga 30 Juni mendatang.
Sebanyak 18 warga sipil Suriah akan memberikan kesaksian langsung di hadapan para hakim di Wina. Para saksi ini terdiri dari mantan pengunjuk rasa, seorang dokter, hingga mantan pejabat pemerintah.
Surat dakwaan menyebut para korban mengalami pemukulan parah, kejutan listrik, hingga pelecehan seksual secara berulang. Beberapa tahanan bahkan disiksa menggunakan alat bernama "karpet terbang" yang merusak tulang belakang mereka.
Jaksa penuntut umum menegaskan bahwa kekerasan tersebut adalah taktik terstruktur untuk menekan kelompok oposisi sipil. Instruksi tersebut diyakini datang langsung dari pemerintahan pusat Suriah.
"Ada 21 individu yang ditahan di penjara, disiksa dan dilecehkan sebagai bagian dari tindakan keras terhadap gerakan protes sipil ini," ujar jaksa Austria, dilansir Al Jazeera.
2. Kedua mantan intelijen bantah semua tuduhan
Halabi dan Abu Rukbah mengaku tidak bersalah atas semua dakwaan yang dijatuhkan kepada mereka. Mereka membantah telah melakukan pemaksaan seksual maupun kejahatan fisik lainnya selama bertugas di Raqqa.
Halabi mengklaim bahwa unit Keamanan Negara yang ia pimpin hanya bertugas mencatat data pribadi para tahanan. Ia juga bersikeras tidak pernah melihat langsung anak buahnya melakukan kekerasan terhadap para demonstran.
Pengacara Halabi, Timo Gerersdorfer, menyebut kliennya tidak memiliki kebebasan untuk menolak perintah rezim Assad. Ia berdalih Halabi hanyalah kelompok minoritas Druze yang terjebak dalam sistem pemerintahan mayoritas Alawi.
Sementara itu, pembelaan untuk Abu Rukbah berpusat pada klaim bahwa alat bukti dari pihak jaksa sangat lemah. Pengacaranya berargumen, tuduhan tersebut kemungkinan terjadi akibat kesalahan identifikasi oleh para saksi.
"Kami hidup dalam momen teror karena mereka yang memimpin badan keamanan, jadi perasaan kami sangat indah dan saya merasa bahagia karena keadilan akan berjalan," ujar Asyad Almousa, pengacara asal Suriah yang pertama kali mengidentifikasi Rukbah di kamp pengungsi Austria pada 2014, dilansir NYT.
3. Mossad terlibat dalam pelarian Halabi ke Austria
Kasus ini juga mengungkap keterlibatan dinas intelijen Israel dalam pelarian Halabi ke Eropa. Halabi ternyata bekerja sebagai agen ganda untuk Israel saat masih menjabat di pemerintahan Suriah.
Pelarian sang jenderal difasilitasi melalui sebuah program rahasia yang diberi nama sandi Operation White Milk. Mossad bekerja sama dengan badan intelijen Austria (BVT) untuk memindahkan Halabi dari Prancis menuju Austria.
Operasi penyelundupan ini diawasi oleh Martin Weiss yang saat itu menjabat sebagai kepala intelijen BVT. Weiss saat ini berstatus buronan internasional dan diyakini sedang bersembunyi di Dubai.
Akibat skandal ini, lima mantan pejabat Austria sempat diseret ke pengadilan pada 2023. Sebagian besar dari mereka akhirnya divonis bebas dari segala tuduhan penyalahgunaan wewenang. Meskipun begitu, kelompok pembela hak asasi manusia terus menekan pemerintah Austria untuk menutup celah pelarian semacam ini.
"Austria tidak boleh menjadi tempat perlindungan bagi penjahat perang," kata Tatiana Urdaneta Wittek dari Pusat Penegakan Hak Asasi Manusia Internasional (CEHRI), dilansir Euronews.
