Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri (PM) Hungaria, Peter Magyar mengumumkan pemotongan gaji untuk pejabat tinggi di negaranya. Pemotongan gaji ini juga termasuk gaji bulanannya sendiri sebagai pimpinan tertinggi di Hungaria.
Pengurangan gaji ini sebagai bentuk reformasi politik di Hungaria, terutama dari budaya korupsi dan nepotisme di bawah pendahulunya. Kebijakan ini sesuai janjinya saat terpilih untuk mengubah institusi pemerintahan Hungaria.
Magyar mengatakan bahwa pemotongan ini juga berlaku pada gajinya. Ia menyebut gaji kotornya sebagai PM Hungaria akan menjadi 3,8 juta forint (Rp220 juta) per bulan. Gaji itu jauh lebih kecil dibanding gaji mantan PM Hungaria, Viktor Orban sebesar 7,8 juta forint (Rp451 juta) per bulan.
Dilansir TVP World, pemotongan gaji ini juga berlaku kepada jajaran eksekutif di perusahaan milik negara (BUMN) Hungaria. Selain itu, akan ada pembatasan tunjangan anggota parlemen untuk bahan bakar minyak (BBM), akomodasi, dan biaya staf di bawah 5 juta forint (Rp289 juta) per bulan.
Pemimpin Partai Tisza itu mengatakan bahwa reformasi ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan anggaran. Selain itu, memberikan pesan politik agar penguasa tidak memperkaya dirinya sendiri.
“Kebijakan pemotongan gaji ini erat kaitannya dengan contoh yang kami tunjukkan kepada warga Hungaria dan kepada seluruh dunia,” terangnya, dilansir Daily News Hungary, Selasa (26/5/2026).
Magyar menuturkan bahwa politikus dan pejabat pemerintahan di Hungaria harus menunjukkan dirinya sebagai pelayan publik. Bukan sebagai seorang elitis yang memiliki privilese.
Pada saat yang sama, Magyar mengupayakan agar dapat mengamankan pencairan dana pemulihan dari Uni Eropa (UE). Menurutnya, dana tersebut penting untuk pemulihan ekonomi Hungaria.
“Sebagian besar uang ini berisiko. Padahal ini adalah uang dari rakyat Hungaria. Maka, tujuan kami mengamankan dana pemulihan sebesar 10,4 miliar euro (Rp214,5 triliun) yang saat ini masih dibekukan,” ungkapnya, dikutip dari The Budapest Times.
Tak hanya itu, PM Hungaria itu akan membuat kerangka hukum agar tidak ada anggota pemerintahan dan menteri yang pergi liburan pada musim panas ini. Ia berharap ketimpangan sosial di Hungaria dapat dikurangi.